Staf Wawan Cegah Perusahaan Lain Ikut Proyek Dinkes Tangsel

    Fachri Audhia Hafiez - 20 Januari 2020 13:42 WIB
    Staf Wawan Cegah Perusahaan Lain Ikut Proyek Dinkes Tangsel
    Sidang pemeriksaan saksi terdakwa kasus korupsi dan TPPU Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Foto: Medcom/Fachri Audhia Hafiez
    Jakarta: Mantan ketua panitia pengadaan di Dinas Kesehatan Tangsel, Neng Ulfah, menyebut ada pembatasan perusahaan-perusahaan yang ingin mengajukan penawaran proyek alat kesehatan (alkes). Pembatasan dilakukan dengan mempersingkat waktu penawaran.

    "Sesuai Perpres (Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) misal (minimal) tiga hari, kita sesuaikan tiga hari. Diambil syarat yang paling minimal," kata Ulfah saat bersaksi untuk terdakwa Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 20 Januari 2020.

    Ulfah mengaku perintah mempersingkat waktu penawaran itu atas saran staf Wawan, Dadang Prijatna. Ditegaskan Ulfah, cara itu dilakukan agar perusahaan lain sulit mengajukan penawaran.

    "Untuk mempersingkat waktu, untuk yang lain (perusahaan) sulit masuk," ujar Ulfah.

    Menurut Ulfah, Dadang Prijatna juga memerintahkan secara lisan agar memenangkan sejumlah perusahaan dalam proyek alkes. Perusahaan yang dimenangkan pun 'langganan' Dinkes Tangsel.

    "Dadang Prijatna kan ngasih tahu nih perusahaan yang menang nanti saya lapor ke Pak Dadang (Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel Dadang)," ujar Ulfah.

    Wawan didakwa telah mengatur pengadaan alat kedokteran rumah sakit rujukan Provinsi Banten pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten melalui APBD dan APBN-Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2012. Kemudian pengadaan alat kesehatan kedokteran umum di Puskesmas Kota Tangerang Selatan pada APBD-P TA 2012.

    Dua kasus tersebut diduga membuat negara rugi Rp94,3 miliar. Suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany itu juga didakwa melakukan TPPU senilai lebih dari Rp500 miliar.

    Wawan didakwa melakukan korupsi dengan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

    Sedangkan dalam perkara TPPU, Wawan didakwa melanggar Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

    Kemudian ia turut didakwa melanggar Pasal 3 Ayat (1) huruf a, c dan g Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.



    (MBM)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id