Jaksa KPK Minta Hak Politik Bowo Sidik Dicabut

    Fachri Audhia Hafiez - 06 November 2019 15:10 WIB
    Jaksa KPK Minta Hak Politik Bowo Sidik Dicabut
    Sidang pembacaan tuntutan mantan anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
    Jakarta: Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mencabut hak politik dari terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi, Bowo Sidik Pangarso. Pencabutan hak untuk dipilih menjadi pejabat publik berlaku sejak Bowo selesai menjalani masa penahanan.

    "Pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun terhitung selama terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," kata JPU pada KPK Ikhsan di Pengadilan Tipikor, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 6 November 2019.

    Bowo sebelumnya dituntut tujuh tahun penjara dan membayar denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan. Eks anggota Komisi VI DPR itu diyakini terbukti menerima suap dan gratifikasi.

    Bowo juga dituntut membayar ganti rugi Rp52 juta kepada negara atas kejahatannya. Jaksa juga meminta hakim menolak permohonan justice collaborator (JC) dari politikus Partai Golkar itu.

    Bowo dinilai terbukti menerima suap dari Marketing Manajer Humpuss Transportasi Kimia (PT HTK), Asty Winasti, dan Direktur PT HTK Taufik Agustono. Suap yang diterima Bowo sebesar USD163.733 dan Rp311.022.932.

    Bowo diyakini menerima suap dari Direktur Utama PT Ardila Insan Sejahtera (AIS) Lamidi Jimat. Anggota DPR periode 2014-2019 itu menerima Rp300 juta dari Lamidi.

    Bowo juga diyakini menerima gratifikasi SGD700 ribu dan Rp600 juta. Penerimaan uang itu bertentangan sebagai anggota Komisi VI dan Badan Anggaran (Banggar) DPR.

    Dalam perkara suap, Bowo dinilai melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1  KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Pada perkara gratifikasi, Bowo dinilai melanggar Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHP.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id