Hak Politik Markus Nari Terancam Dicabut

    Fachri Audhia Hafiez - 28 Oktober 2019 17:07 WIB
    Hak Politik Markus Nari Terancam Dicabut
    Terdakwa kasus korupsi KTP elektronik Markus Nari. ANT/Hafidz Mubarak.
    Jakarta: Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut hukuman tambahan kepada eks anggota Komisi II DPR, Markus Nari. Markus dinilai terbukti melakukan korupsi terkait proyek KTP-elektronik dan merintangi secara tidak langsung pemeriksaan di sidang perkara korupsi.

    "Menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak terdakwa untuk menduduki dalam jabatan publik selama lima tahun terhitung terpidana selesai menjalani masa pemidanaan," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Andhi Kurniawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 28 Oktober 2019.

    Jaksa juga meminta Markus membayar uang pengganti senilai USD900 ribu. Markus harus membayarkannya paling lama satu bulan setelah berkekuatan hukum tetap. Markus akan mendapatkan tambahan hukuman penjara selama tiga tahun bila tak mampu membayar uang pengganti.

    Markus sebelumnya dituntut sembilan tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. Ia dinilai terbukti menerima keuntungan senilai USD900 ribu dalam kasus korupsi KTP-elektronik.

    Politikus Partai Golkar itu juga dinilai terbukti merintangi proses persidangan kasus korupsi secara langsung atau tidak langsung saat pemeriksaan anggota DPR Miryam S Haryani. Saat persidangan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Markus juga melakukan hal serupa.

    Dalam perkara korupsi, Markus dinilai melanggar Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

    Dalam kasus merintangi, Markus dinilai melanggar Pasal 21 jo Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Jaksa menilai perbuatan Markus tak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Perbuatannya juga dianggap masif karena menyangkut kedaulatan pengelolaan data kependudukan nasional. Dampak dari perbuatan Markus masih dirasakan.

    Perilaku culas Markus juga menimbulkan kerugian keuangan negara yang besar, dan ia tidak mengakui perbuatannya. Hal yang meringankan dalam tuntutan ini, Markus sopan selama persidangan.

    Markus pun berencana mengajukan nota pembelaan atau pleidoi. Sidang pembacaan pledoi digelar pada Senin, 4 November 2019.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id