MK Mempertanyakan Data Korban First Travel

    Fachri Audhia Hafiez - 10 Desember 2019 18:03 WIB
    MK Mempertanyakan Data Korban First Travel
    Sidang di MK. Foto: MI/Susanto
    Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) mencecar korban penipuan First Travel dalam sidang uji materi Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Perampasan Aset. MK meminta data detail korban.

    "Kalau (uang kerugian) dikembalikan kepada korban, catatan korbannya siapa saja yang puluhan ribu itu ada enggak? Pengadilan bisa mencari enggak? Kalau misalnya direksi First Travel sudah menghilangkan data itu, terus data itu diperoleh dari mana?" kata hakim MK Arief Hidayat di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Desember 2019.

    Menurut dia, meski dikumpulkan, tidak ada jaminan uang sisa aset First Travel bisa mengakomodasi keperluan umrah korban yang mencapai 63 ribu orang. Dia menanyakan apakah negara juga harus dilibatkan dalam proses ganti rugi itu.

    Arief menilai alasan permohonan pemohon dalam mengajukan uji materi belum kuat. Argumen pemohon mengajukan uji materi sejatinya bakal menjadi pertimbangan MK dalam memutus perkara tersebut.

    Ketua Majelis Hakim Saldi Isra juga meminta agar pemohon memperkuat alasan mengajukan permohonan. Misal, alasan pasal yang digugat bisa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

    "Untuk menjelaskan kedudukan hukum pemohon anda memerlukan enam halaman lebih, halaman 4-10. Tapi untuk menjelaskan alasan pemohon menyatakan bahwa pasal inkonstitusional cuma 1,5 halaman saja. Itu artinya saudara dituntut memberikan penjelasan yang lebih elaboratif," ujar Saldi.

    Korban First Travel mengajukan uji materi Pasal 39 KUHP tentang Perampasan Aset, dan Pasal 46 KUHAP tentang Pengembalian Penyitaan Aset. Pasal yang digunakan untuk memutus perkara First Travel itu dinilai bertentangan dengan Pasal 28 D ayat 1 dan 2, serta Pasal 28 H ayat 4 UUD 1945. 

    Dalam petitumnya, pemohon meminta MK mengabulkan permohonan pengujian Pasal 39 KUHP dan pasal 46 KUHAP terhadap UUD 1945. Mereka menginginkan MK menyatakan Pasal 39 KUHP dan Pasal 46 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. 





    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id