Hubungan MK dan Pembuat Undang-Undang Fluktuatif

    Antara - 01 Juli 2020 04:06 WIB
    Hubungan MK dan Pembuat Undang-Undang Fluktuatif
    Ilustrasi hakim Mahkamah Konstitusi. MI/Rommy Pujianto
    Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut relasinya dengan pembentuk undang-undang, eksekutif dan legislatif, cenderung fluktuatif. Hubungan selalu berubah antara konfrontatif dan kooperatif.

    "Jadi tidak ditemukan betul polanya," ujar Kepala Bagian Hubungan Masyarakat MK Fajar Laksono dalam sebuah diskusi, Selasa, 30 Juni 2020.

    Tidak seperti di Ukraina dan Rumania, hubungan MK dan pembentuk undang-undang tidak sampai saling melemahkan kewenangan. Namun terkadang, hubungan MK dan pembuat undang-undang memanas.

    Misalnya pada 2014. Saat itu terjadi kasus suap penanganan sengketa pilkada yang membelit ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Presiden segera mengeluarkan perppu penyelamatan MK yang kemudian diundang-undangkan.

    Kemudian saat ada pihak yang mengajukan uji materi beleid tersebut, MK membatalkan seluruhnya undang-undang.

    Sementara contoh relasi kooperatif tampak dalam putusan MK terkait dengan politik. Misalnya soal partai politik, Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) serta pelaksanaan pemilu.

    "Terkait dengan partai politik, terkait dengan UU MD3 dan seterusnya itu kalau kita cermati bisa dilaksanakan dengan cepat," ujar Fajar.

    Relasi keduanya disebutnya sangat kasuistik tergantung undang-undang yang diputus. Padahal putusan MK bersifat final dan mengikat.
     



    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id