Terdakwa Korupsi Proyek di Papua Dihukum Bayar Rp39,5 Miliar

    Fachri Audhia Hafiez - 30 Maret 2020 18:49 WIB
    Terdakwa Korupsi Proyek di Papua Dihukum Bayar Rp39,5 Miliar
    Sidang dua terdakwa korupsi proyek pengadaan pekerjaan peningkatan Jalan Kemiri-Depapre di Kabupaten Jayapura pada APBD-P Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tahun Anggaran (TA) 2015. - Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
    Jakarta: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa kasus dugaan korupsi proyek jalan di Papua, David Manibui. Dia dihukum membayar uang pengganti lebih dari Rp39,5 miliar.

    "Menjatuhkan pidana tambahan terdakwa David Manibui berupa membayar uang pengganti kepada negara sejumlah Rp39.597.277.179,64," kata Ketua Majelis Hakim Muhammad Siradj di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 30 Maret 2020.

    David diberi waktu satu bulan membayar uang pengganti setelah memperoleh putusan pengadilan yang tetap atau inkrah. Harta benda David bakal disita dan dielang oleh jaksa bila tidak memenuhi syarat tersebut.

    "Jika tidak mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama satu tahun," ujar Muhammad Siradj.

    David divonis tujuh tahun penjara serta denda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan. Komisaris PT Manbers Jaya Mandiri (MJM) sekaligus pemegang saham mayoritas PT Bintuni Energy Persada (BEP) itu terbukti melakukan tindak rasuah bersama-sama Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua Mikael Kambuaya.

    David dan Mikael terbukti melakukan praktik rasuah terkait proyek pengadaan pekerjaan peningkatan Jalan Kemiri-Depapre di Kabupaten Jayapura pada APBD-P Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tahun Anggaran (TA) 2015.

    (Baca: Dua Terdakwa Korupsi Proyek di Papua Mendengarkan Vonis dari Tahanan)

    Mikael Kambuaya divonis lima tahun enam bulan penjara serta denda Rp50 juta subsider tiga bulan penjara. Mikael tidak dihukum membayar uang pengganti karena tidak menikmati fulus tersebut.

    Mikael dan David terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

    Persidangan kali ini kedua terdakwa tidak dihadirkan di muka persidangan. David dan Mikael mendengarkan amar putusan dari dalam tahanan.

    Pantauan Medcom.id, hanya majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum yang hadir di ruang sidang. Sedangkan terdakwa dikomunikasikan langsung melalui teleconfrence. Langkah ini sebagai upaya pencegahan penyebaran virus korona (covid-19).



    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id