comscore

KPK Selisik Suap Hakim Itong Lewat Wakil Ketua PN Surabaya

Fachri Audhia Hafiez - 11 Februari 2022 12:01 WIB
KPK Selisik Suap Hakim Itong Lewat Wakil Ketua PN Surabaya
Ilustrasi Medcom.id.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Dju Johnson Mira Mangngi. Dia akan diperiksa terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara yang menjerat hakim nonaktif Itong Isnaeni Hidayat (IIH).

KPK juga akan memeriksa staf accounting PT Teduh Karya Utama, Hervien Dyah Oktiyana; dan pengacara dari kantor Advokat RM Hendro Kasiono, Lilia Mustika Dewi. Kemudian, dua advokat Michael Christ Harianto dan Yeremias Jeri Susilo.
"Pemeriksaan para saksi dilakukan di ruang pemeriksaan Ditreksrimsus Polda Jawa Timur," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat, 11 Februari 2022.

Kelima orang itu diharap menghadiri pemanggilan penyidik. Keterangan mereka dibutuhkan untuk membuat terang perkara tersebut.

KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Mereka, yakni hakim nonaktif Itong Isnaeni Hidayat, panitera pengganti Hamdan, dan pengacara Hendro Kasiono.

Baca: KPK Panggil Panitera Pengganti PN Surabaya Terkait Kasus Hakim Itong
 
KPK menyita uang Rp140 juta sebagai barang bukti. Uang merupakan tanda jadi awal agar Itong memenuhi keinginan Hendro terkait permohonan pembubaran PT Soyu Giri Primedika.
 
Hendro dijerat Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Sementara itu, Itong dan Hamdan dijerat Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

(JMS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id