KPK Pertimbangkan Justice Collaborator Bowo Sidik

    Fachri Audhia Hafiez - 14 Agustus 2019 17:01 WIB
    KPK Pertimbangkan <i>Justice Collaborator</i> Bowo Sidik
    Terdakwa Bowo Sidik Pangarso hadir dalam sidang perdana dengan agenda dakwaan di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta. (Foto: MI/Susanto)
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal melihat keseriusan terdakwa suap dan gratifikasi Bowo Sidik Pangarso menjadi justice collaborator (JC). Sikap kooperatif Bowo selama persidangan akan jadi pertimbangan KPK untuk mengabulkan permohonan JC tersebut.

    “Selama proses persidangan ini, KPK akan melihat keseriusan dan konsistensi terdakwa Bowo Sidik, karena sebelumnya yang bersangkutan mengajukan diri sebagai JC,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2019.

    Bowo mengajukan JC saat proses penyidikan. Menurut Febri, ada beberapa hal yang dipertimbangkan KPK untuk mengabulkan JC anggota Komisi VI DPR tersebut.

    Pertama, kata dia, Bowo bukan pelaku utama. Terpenting, politikus Golkar itu mengakui perbuatannya.

    “Membuka peran pelaku lain yang lebih besar, dan mengembalikan aset yang terkait,” pungkas Febri.

    Baca juga: Jaksa Beberkan Penerimaan Fee Bowo Sidik

    Bowo hari ini menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Jaksa penuntut KPK mendakwa Bowo menerima suap sebesar 163.733 dolar Amerika dan Rp311 juta. Uang tersebut berasal dari Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK), Taufik Agustono dan anak buahnya, Asty Winasty.

    ‎Uang suap tersebut diterima Bowo Pangarso karena telah membantu PT HTK mendapat proyek kerjasama sewa kapal dari PT PILOG. Tak hanya itu, Bowo juga didakwa menerima suap sebesar Rp300 juta dari Direktur Utama (Dirut) PT Ardila Insan Sejahtera (PT AIS), Lamidi Jimat. 

    Uang Rp300 juta tersebut diduga bagian dari suap atau kompensasi untuk Bowo karena telah membantu PT AIS menagih utang PT Jakarta Lloyd sebesar Rp2 miliar. Uang itu juga disinyalir untuk memuluskan PT A‎IS mendapatkan pekerjaan penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Marine Fuel Olil (MFO) untuk kapal-kapal PT Djakarta Lloyd.

    Bowo didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 20 Tahun 2001 Tentang‎ Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 ‎Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.



    (MEL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id