Sikap Presiden Tak Mengeluarkan Perppu Disebut Menghormati MK

    Media Indonesia - 03 November 2019 20:58 WIB
    Sikap Presiden Tak Mengeluarkan Perppu Disebut Menghormati MK
    Indriyanto Seno Adji. Foto: MI/ Rommy Pujianto
    Jakarta: Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tepat. Dengan begitu, Presiden menghormati keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK).

    "Sikap Presiden sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada MK yang memiliki legitimasi konstitusional," kata pakar hukum Indriyanto Seno Adji, Minggu, 3 November 2019.

    Ia menegaskan jauh lebih baik semua komponen yang berkepentingan menunggu hasil pemeriksaan MK atas uji materi UU KPK oleh sejumlah elemen masyarakat. "Apalagi keputusan MK bersifat final dan binding (mengikat)," ujar dia.

    Secara substansial, Indriyanto mengatakan, ada atau tidaknya UU KPK yang baru, penegakan hukum masih tetap berjalan. Seperti, proses lidik dengan operasi tangkap tangan, menyelidikan, penuntutan, bahkan proses di pengadilan, tetap memiliki legitimasi pro justitia. 

    "Dijamin tidak benar rumor bahwa UU KPK adalah bentuk pelemahan. Anggapan itu sebagai bentuk misleading opinion," katanya.

    Dewan Pengawas

    Indriyanto juga mendukung sikap Jokowi yang menjanjikan Dewan Pengawas KPK bakal memiliki kredibilitas baik, meski tanpa melalui perekrutan oleh panitia seleksi. Menurut dia, sikap Jokowi sudah tepat karena berlandaskan UU KPK.

    "Pernyataan Presiden sudah sangat bijak dan berbasis pada perundangan KPK yang berlaku, karena UU KPK memang sudah mengatur secara tegas dan jelas tentang Dewan Pengawas," katanya.

    Berkaca pada KPK sebagai lembaga penegak hukum, Dewan Pengawas harus diisi dengan orang-orang yang kredibel. Siapa pun yang duduk di Dewan Pengawas KPK, lanjut dia, harus memiliki integritas, keahlian, keilmuan, dan pengalaman.

    "Dengan berpijak pada perspektif KPK sebagai lembaga penegak hukum, memang sebaiknya calon-calon Dewan Pengawas itu memiliki kredibilitas, ekspertis keilmuan, dan praktis di dalam bidang hukum. Tentunya para calon memiliki integritas moral penegakan hukum yang baik," tambah guru besar Fakultas Hukum UI itu.

    Menurutnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait rekrutmen Dewan Pengawas karena UU KPK telah mengatur hal tersebut.

    Presiden Joko Widodo belum berencana menerbitkan Perppu KPK. Dia masih menunggu hasil uji materi UU KPK yang bergulir di MK.
     
    "Jangan ada, orang yang masih berproses, uji materi kemudian langsung ditimpa dengan sebuah keputusan yang lain," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat, 1 November 2019.
     
    Jokowi menyebut Perppu bakal mengacaukan etika bertatakenegaraan bila dikeluarkan saat uji materi berlangsung. "Kita harus tahu sopan santun dalam bertatakenegaraan," ujar Jokowi.
     
    Sebanyak 25 advokat yang berstatus mahasiswa pascasarjana Universitas Islam As Syafi'iyah dan 18 mahasiswa gabungan sejumlah universitas di Indonesia serta seorang advokat Gregorius Yonathan Deowikaputra mengajukan uji materil UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ke MK. Penggugat mempermasalahakan sejumlah hal, salah satunya pembentukan dewan pengawas.




    (UWA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id