KPK Selisik Isi Pertemuan James Riady dengan Neneng

    Juven Martua Sitompul - 13 Desember 2019 06:09 WIB
    KPK Selisik Isi Pertemuan James Riady dengan Neneng
    mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto (BTO). Foto: Medcom.id/Adin
    Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai memeriksa mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto (BTO). Bartholomeus diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Bekasi milik Lippo Group.

    Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik sebenarnya ingin mengambil contoh suara Bartholomeus. Sampel suara Bartholomeus dibutuhkan untuk mencocokan rekaman hasil sadapan KPK.

    “Penyidik awalnya akan mengambil sample suara, namun BTO menolak dan kemudian hal tersebut dituangkan dalam berita acara penolakan,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 12 Desember 2019.

    Febri mengatakan pada pemeriksaan ini juga penyidik mengorek pengetahuan Bartholomeus soal pertemuan CEO Lippo Group James Riady dengan mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Dalamn pertemuan itu keduanya diduga membahas soal perizinan proyek Meikarta.

    “Dalam pemeriksaan sebagai tersangka, KPK mendalami pengetahuan BTO tentang pertemuan James Riady di rumah Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin dan menanyakan apakah ada pembicaraan tentang perizinan meikarta,” kata Febri.

    Pada persidangan 11 februari 2019, jaksa KPK sempat membuka rekaman pembicaraan antara Kadiv Land Acquisition and Permit PT Lippo Cikarang Edi Dwi Soesianto dengan Bartholomeus. Dalam percakapan tersebut, Toto menyampaikan kepada Edy bahwa James dan Billy Sindoro ingin menemui Neneng Hasanah Yasin selaku bupati Bekasi.

    Setelah percakapan tersebut, James dan Billy akhirnya bertemu dengan Neneng di rumah dinas bupati awal Januari 2018. Dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, pertemuan James dengan Neneng diduga berkaitan dengan proyek Meikarta.

    Dalam surat dakwaan itu juga, James sempat memperlihatkan gambar proyek pembangunan Meikarta kepada Neneng. Selepas pertemuan tersebut, PT Lippo Cikarang mengajukan permohonan IMB untuk 53 apartemen dan 13 basement dalam proyek Meikarta.

    Permohonan tersebut dilayangkan pada Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Bekasi. Disinyalir serangkaian suap terjadi dalam proses penerbitan IMB tersebut.

    KPK telah menjerat sebelas orang tersangka dalam kasus suap Meikarta. Teranyar, KPK menetapkan Bartholomeus dan Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa.

    Iwa diduga menerima Rp900 juta untuk memuluskan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi Tahun 2017. Sedangkan, Bartholomeus merupakan pihak yang ditugaskan PT Lippo Karawaci untuk 'menyelesaikan' izin pembangunan Meikarta dari Neneng Hasanah Yasin yang saat itu menjabat sebagai Bupati Bekasi.

    Iwa Karniwa disangkakan melanggar Pasal ‎12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Bartholomeus disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1.



    (NUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id