Praperadilan Eks Bos Lippo Cikarang Dimentahkan PN Jaksel

    Media Indonesia.com - 14 Januari 2020 15:55 WIB
    Praperadilan Eks Bos Lippo Cikarang Dimentahkan PN Jaksel
    Ilustrasi: Medcom.id
    Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan eks Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto. Dalam gugatannya, Toto mempersoalkan penangkapan dan penetapan status tersangkanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap perizinan megaproyek Meikarta.

    "Menimbang bahwa permohonan pemohon (Toto) tidak beralasan dan haruslah ditolak dan petitum tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan ditolak seluruhnya," tegas Hakim Tunggal Sujarwanto dalam sidang putusan praperadilan di PN Jakarta Selatan, Selasa, 14 Januari 2020.

    Sujarwanto menegaskan penetapan tersangka terhadap Toto sah dan sesuai dengan ketentuan hukum. 

    Pada sidang sebelumnya, kedua belah pihak saling bersikukuh ihwal penetapan Toto sebagai tersangka. Tim pengacara KPK menghadirkan dua barang bukti dan saksi ahli pidana, yakni Ramlan.

    Ia mengatakan putusan persidangan dapat dijadikan alat bukti dalam menetapkan status tersangka terhadap Toto. Namun, menurut kuasa hukum Toto, Sultan Abdul Basit, putusan persidangan tidak dapat dijadikan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru.

    Anggota tim biro hukum KPK, Natalia Kristanto menyebut pertimbangan hakim sesuai dengan yang disampaikan KPK pada sidang sebelumnya. "Artinya apa yang kita lakukan dengan penyidikan atau pun penetapan tersangka atas nama Bartholomeus Toto ini memang sudah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

    Basit mengaku kecewa dengan putusan sidang. Dia akan melanjutkan perkara kliennya ke Pengadilan Tipikor.

    "Sebenarnya ini di luar pokok perkara, masih jauh ini tahapannya untuk memperjuangkan hak-hak Pak Toto ini. Ini baru tahapan awal, putusan pengadilan kita tidak boleh untuk mengomentari, tapi tahapan selanjutnya kita masuk ke dalam pokok perkara," kata Basit.

    Sidang praperadilan tersebut terdaftar pada Rabu, 27 November 2019, dengan nomor perkara 151/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL.

    Dalam petitumnya, Toto meminta KPK menghentikan penyidikan dan membebaskannya. Ia juga meminta hakim menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/67/DIK.00/01/07/2019 tertanggal 10 Juli 2019 batal demi hukum.

    Toto merasa difitnah Kepala Divisi Land and Ackuisition PT Lippo Group Edi Dwi Soesianto. Karena dalam persidangan, Edi menyebut Toto menerima uang Rp10,5 miliar dari sekretaris Toto, Melda Peni Lestari. KPK telah menetapkan Toto sebagai tersangka izin proyek pembangunan Meikarta sejak 29 Juli 2019. (Tri Subarkah)



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id