comscore

Langkah Bareskrim Keluarkan Sprindik Baru Kasus Titan Dinilai Tepat

Achmad Zulfikar Fazli - 30 Juni 2022 15:34 WIB
Langkah Bareskrim Keluarkan Sprindik Baru Kasus Titan Dinilai Tepat
Ilustrasi. Dok. MI
Jakarta: Langkah Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru terkait kasus kredit macet PT Titan Infra Energy dinilai tepat. Bareskrim Polri diminta segera menjerat pihak-pihak yang diduga bersalah dalam kasus ini.

“Indonesia Development Monitoring mendukung langkah Bareskrim Polri untuk membuat surat perintah dimulainya penyidikan (Sprindik) baru untuk PT Titan Infra Energy terkait kasus dugaan kredit macet,” kata Direktur Executive bidang Hukum Indonesia Development Monitoring (IDM) Michael Manurung dalam keterangan tertulis, Kamis, 30 Juni 2022.

Baca: Stafsus Wapres: Kasus Titan Sangat Berpotensi Merugikan Negara


Michael mengatakan langkah diambil Bareskrim menyusul kekalahan dalam gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut dia, dalam kasus ini, terdapat tiga unsur pidana yang bisa menjerat petinggi PT Titan.
Pertama, dugaan perbuatan penipuan, pengelapan, dan perbuatan curang kepada pihak kreditur, seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUHP atau pasal penipuan. Penipuan adalah perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP pada Bab XXV tentang Perbuatan Curang (bedrog).

Berikut bunyi Pasal 378 KUHP:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.


Michael menjelaskan petinggi PT Titan Infra Energy bisa dikenakan pasal korupsi karena dengan sengaja tak membayar angsuran kredit kepada Bank Mandiri sesuai yang diperjanjikan.  Menurut dia, perusahaan bisa dijerat dengan Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Dalam Pasal 2 hal terpenting adalah adanya perbuatan melawan hukum yang mendahului, sehingga terjadi kerugian keuangan negara dapat dianggap tindakan pidana korupsi,” ujar Michael.
 







Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id