comscore

Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap, Ade Yasin Segera Disidang

Fachri Audhia Hafiez - 24 Juni 2022 16:39 WIB
Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap, Ade Yasin Segera Disidang
Gedung KPK. Foto: Medcom.id/Fachrie Audhia Hafiez.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan berkas perkara Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin lengkap. Berkas telah diserahkan ke jaksa penuntut umum untuk penyusunan surat dakwaan.

"Berkas perkara telah dinyatakan lengkap karena dari hasil pemeriksaan, seluruh unsur dugaan pemberian suap telah terpenuhi," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat, 24 Juni 2022.
Tim jaksa akan melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Berkas itu akan dilimpahkan dalam waktu 14 hari kerja.

KPK memperpanjang masa penahanan Ade selama 20 hari ke depan atau hingga 13 Juli 2022. Ade saat ini ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Metro Jaya.

KPK memastikan berkas perkara tersangka lain yang terjerat kasus ini juga lengkap. Mulai dari Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam; Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah; dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik.

"Para tersangka juga diperpanjang masa penahanannya. Maulana dan Ihsan kini ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1 serta Rizki ditahan di Rutan pada gedung Merah Putih KPK," jelas Ali.
 
Baca: KPK: Sidang Tipikor Bisa Jadi Bahan Skripsi Mahasiswa Hukum

Ade Yasin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021. KPK menetapkan delapan tersangka sebagai pemberi serta penerima dalam perkara ini.

Sebanyak empat tersangka sebagai pemberi ialah Maulana Adam; Ihsan Ayatullah, Rizki Taufik, serta Ade Yasin.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara itu, empat pegawai BPK perwakilan Jawa Barat Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah ditetapkan sebagai tersangka penerima.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

(AGA)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id