KPK Selisik Kaitan Suap Bupati Musi Banyuasin dengan Kasus Alex Noerdin

    Candra Yuri Nuralam - 26 Oktober 2021 15:58 WIB
    KPK Selisik Kaitan Suap Bupati Musi Banyuasin dengan Kasus Alex Noerdin
    Ilustrasi Medcom.id.



    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Musi Banyuasin. Kasus itu berpotensi dikaitkan dengan perkara mantan Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin di Kejaksaan Agung.

    "Nanti kalau ada kaitannya dengan perkara yang menyentuh Alex Noerdin, tentu nanti kami koordinasikan dengan pihak Jampidsus, Kejaksaan Agung," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 26 Oktober 2021.

     



    Alex mengatakan dugaan kedua kasus itu berkaitan karena Bupati nonaktif Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin membawa uang Rp1,5 miliar ke Jakarta. Lembaga Antikorupsi menduga uang itu untuk penanganan perkara Alex di Kejaksaan Agung (Kejagung).

    KPK tengah mencari bukti terkait dugaan tersebut. Lembaga Antikorupsi tak segan mengaitkan dua kasus itu jika menemukan bukti kuat.

    "Nah itu yang kita dalami, uang itu apa, dari mana untuk apa, kan seperti itu," ujar Alex.

    Baca: KPK Temukan Dokumen dan Alat Komunikasi Terkait Suap Bupati Musi Banyuasin

    KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus itu. Mereka ialah Dodi, Kadis PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori, pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas PUPR Musi Banyuasin Eddi Umari, dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy.

    Dodi, Herman, dan Eddi dijerat Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

    Sementara itu, Suhandy dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id