ICW Apresiasi Kejagung Usut Kasus Korupsi Alex Noerdin

    Tri Subarkah - 16 September 2021 22:42 WIB
    ICW Apresiasi Kejagung Usut Kasus Korupsi Alex Noerdin
    Mantan Gubernur Sulawesi Selatan Alex Noerdin. Medcom.id/A Firdaus



    Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) mengapresiasi kinerja penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung yang telah menetapkan mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin sebagai tersangka. Alex terjerat kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumsel periode 2010-2019.

    "Ya saya kira itu bagus ya karena fungsi penegakan hukumnya bisa berjalan dengan lebih baik," kata Koordinator ICW Adnan Topan Husodo dilansir dari Media Indonesia, Kamis, 16 September 2021.

     



    ICW telah mengeluarkan laporan kinerja aparat penegak hukum dalam semester pertama 2021. Dari laporan tersebut, ICW menilai Kejaksaan bekerja lebih baik ketimbang institusi Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Berdasarkan data ICW, Kejaksaan menangani 151 kasus, Polri 45 kasus, dan KPK 13 kasus. Kendati demikian, Adnan melihat kasus-kasus besar yang ditangani Korps Adhyaksa masih sedikit. Pihaknya menunggu konsistensi kejaksaan dalam menindak perkara korupsi.

    "Kalau untuk saat ini kan baru satu,dua kasus besar saja. Yang kita tunggu itu konsistensinya," ucap Adnan.

    Baca: Kasus Alex Noerdin Jadi Pintu Masuk Kejagung Ungkap Korupsi di Sumsel

    Selain Alex, Kejagung menjerat Direktur PT DKLN Muddai Madang yang merangkap sebagai komisaris utama PDPDE Gas sekaligus direktur utama (dirut) PT PDPDE Gas. Ia menerima pembayaran yang tidak sah berupa fee marketing dari PT PDPDE Gas.
     
    Penyidik menahan keduanya selama 20 hari mulai hari ini. Alex dikurung di Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedangkan Muddai di Rutan Salemba cabang Kejagung.
     
    Alex dan Maddai dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 3 dan Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
     

    (NUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id