Edhy Prabowo Beberkan Motif Pembuatan Tim Uji Tuntas

    Candra Yuri Nuralam - 22 Januari 2021 04:30 WIB
    Edhy Prabowo Beberkan Motif Pembuatan Tim Uji Tuntas
    Tahanan KPK Edhy Prabowo/Medcom.id/Candra.



    Jakarta: Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo membeberkan motif pembuatan tim uji tuntas dalam pengurusan izin ekspor benih lobster atau benur. Tim itu dibuat untuk mengkoordinasikan para direktur jenderal (dirjen) terkait masalah pengurusan izin.

    "Jadi tim uji tuntas itu awalnya kan ada dirjen-dirjen kan, Dirjen Budi Daya, Dirjen Tangkap, Kepala Badan Karantina, termasuk Inspektorat Jenderal, karena kan itu urusannya dengan kebenaran keuangannya, kita semua harus koordinasi, dikoordinasikan, nanti saya akan tunjuk siapa pelaksananya," kata Edhy usai pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Kamis, 21 Januari 2021.






    Edhy mengatakan tim itu dibuat dengan maksud mempercepat proses perizinan. Dia membantah pembuatan tim untuk menampung uang rasuah dari perizinan ekspor benih lobster.

    Baca: Edhy Prabowo Bantah Ekspor Benih Lobster Menyengsarakan Nelayan

    "Ini kan tetap berjalan, mau enggak mau memilih tindakan cepat, dan itukan tidak serta merta, tim ini mengambil keputusan," ujar Edhy.

    Dia mengaku pembuatan tim merupakan langkah tepat. Sebab, pengurusan izin tambak se-Indonesia tidak mungkin berjalan cepat jika hanya diurus salah satu dirjen.

    "Ngurus negara ini tidak bisa sendirian," tutur Edhy.

    Sebelumnya, KPK menyebut Edhy membuat tim uji tuntas untuk menampung uang haram dari eksportir untuk Edhy. Tim itu berisikan orang-orang kepercayaan Edhy.

    "Diduga sebagai perantara dalam penerimaan sejumlah fee dari para eksportir benur," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis, 14 Januari 2021.

    Ali tak menyebut jumlah uang yang dikumpulkan oleh tim tersebut. Total transaksi juga masih belum mau diungkap Lembaga Antirasuah.

    Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya. Sebanyak enam tersangka diduga menerima suap. Mereka adalah Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreau Pribadi Misanta, pengurus PT ACK Siswadi, istri Staf Menteri KP Ainul Faqih, Amiril Mukminin, serta Edhy Prabowo.

    Seorang tersangka diduga sebagai pemberi, yakni Direktur PT DPP Suharjito. Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan US$100ribu dalam korupsi tersebut. Sebagian uang digunakan Edhy Prabowo untuk berbelanja bersama istri, Andreau, dan Safri ke Honolulu, Hawaii.

    Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Sedangkan pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id