Pencalonan Wenny Bukamo di Pilkada 2020 Tak Terhalang OTT

    Candra Yuri Nuralam - 05 Desember 2020 13:56 WIB
    Pencalonan Wenny Bukamo di Pilkada 2020 Tak Terhalang OTT
    Ilustrasi penangkapan pelaku. Medcom.id
    Jakarta: Pencalonan Wenny Bukamo dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tak gugur meski telah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wenny merupakan calon kepala daerah petahana di Banggai Laut.

    "Nanti ada mekanismenya, saya kira itu banyak terjadi. Bahkan ada pernah kepala daerah terpilih dilantik di tahanan," kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Dewa Raka Sandi kepada Medcom.id, Sabtu, 5 Desember 2020.

    Dewa menjelaskan status hukum Wenny belum sampai putusan pengadilan. Dengan begitu, Wenny masih mendapat hak berpolitik.

    "Dalam praktiknya penyelenggaraan pemilihan itu masalah pidana bisa terjadi sebelum proses pencalonan, di tengah masa pencalonan, dan setelah terpilih pun ketentuan pidana itu berjalan," ujar Dewa.

    Nama Wenny di surat suara tidak akan dihapus. Wenny tetap bisa dipilih saat hari pencoblosan.

    "Ini surat suara sudah dicetak dan apakah sudah berkekuatan hukum tetap apa belum? Ini kan masih berproses hukum," tutur Dewa.

    (Baca: Suap Bupati Banggai Laut Diduga untuk Kampanye dan Serangan Fajar)

    Wenny Bukamo dan sejumlah orang ditangkap KPK Kamis, 3 Desember 2020. Penyidik menyita Rp2 miliar dalam penangkapan itu.

    Uang berasal dari beberapa kontraktor di Banggai Laut. KPK menduga uang dikumpulkan Wenny untuk serangan fajar saat pemilihan kepala daerah di wilayahnya.

    Enam orang ditetapkan sebagai tersangka di kasus ini. Tiga orang penerima, yakni Wenny, orang kepercayaan bupati Recky Suhartono Godiman (RSG); dan Direktur PT Raja Muda Indonesia Hengky Thiono (HTO).

    Kemudian tiga orang pemberi yakni Komisaris PT Bangun Bangkep Persada Hedy Thiono (HDO); Direktur PT Antamusa Karyatama Mandiri Dzufri Katili (DK); dan Direktur PT Andronika Putra Delta, Andreas Hongkoriwang (AHO).

    Penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
     
    Sementara itu, pemberi dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id