KPK Berpeluang Jerat Pihak Lain dalam Korupsi di Bakamla

    Fachri Audhia Hafiez - 01 Desember 2020 19:45 WIB
    KPK Berpeluang Jerat Pihak Lain dalam Korupsi di Bakamla
    ilustrasi. Media Indonesia.
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpeluang menjerat pihak lain dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan perangkat transportasi informasi terintegrasi Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun anggaran (TA) 2016. Lembaga Antikorupsi akan lebih dahulu mempelajari fakta-fakta hukum yang berkembang.

    "Fakta hukum yang kami ikuti dalam proses persidangan sudah sangat jelas di sana, bagaimana pertimbangannya," kata pelaksana tugas Plt juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 1 Desember 2020.

    Fakta hukum dalam persidangan yang dimaksud Ali yakni perkara Direktur Utama PT Compact Microwave Indonesia (PT CMI) Teknologi, Rahardjo Pratjihno. Perkara Rahardjo belum inkrah karena tengah tahap banding.

    Rahardjo telah divonis bersalah dan dihukum 5 tahun penjara ditambah denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan. Rahardjo dan PT CMI Teknologi dinyatakan menikmati keuntungan sebesar Rp60,329 miliar dari korupsi di Bakamla.

    Menurut Ali, KPK akan lebih mudah membidik pihak lain jika putusan telah inkrah. Karena pertimbangan majelis hakim memang fakta-fakta dalam persidangan punya kekuatan hukum tetap.

    "Kami meyakini bahwa akan lebih mudah jika perkara sudah punya kekuatan hukum serta fakta-fakta yang sudah tertera dalam putusan," ucap Ali.

    KPK telah menjerat tiga orang dalam kasus ini. Selain Rahardjo, dua tersangka lainnya, yakni Ketua Unit Layanan Pengadaan Bakamla Leni Marlena dan koordinator Unit Layanan Pengadaan Bakamla Juli Amar Ma'ruf.

    Baca: Dua Tersangka Korupsi di Bakamla Ditahan


    Leni dan Juli ditetapkan tersangka sejak 2019, namun KPK baru menahannya. Keduanya ditahan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 1 Desember hingga 20 Desember 2020.

    Satu tersangka lainnya yang ikut terjaring yakni pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bakamla, Bambang Udoyo. Tetapi, Bambang ditangani POM AL karena saat menjabat sebagai PPK yang bersangkutan merupakan anggota TNI AL. 

    KPK awalnya menemukan penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan Perangkat Transportasi Informasi Terintegrasi atau Backbone Coastal Surveillance System pada Bakamla yang dilakukan oleh Bambang Udoyo. Bambang kala itu selaku PPK.

    Sementara PT CMI Teknologi merupakan rekanan pelaksana dalam pengadaan Backbone Coastal Surveillance System. Perbuatan Bambang, Rahardjo, Leni, dan Juli telah menguntungkan diri sendiri serta pihak lain. Negara bahkan dibuat rugi sekitar Rp63.8 miliar berdasarkan hasil perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id