Otak-atik Brigjen Prasetyo di Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

    Zaenal Arifin - 13 Oktober 2020 15:26 WIB
    Otak-atik Brigjen Prasetyo di Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra
    Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim) menggelar sidang perdana pemalsuan dokumen perjalanan Djoko Tjandra pada Selasa, 13 Oktober 2020. Medcom.id/Zaenal Arifin
    Jakarta: Sidang perdana kasus pemalsuan surat jalan palsu terpidana korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra menguak fakta baru. Salah satunya cara Brigjen Prasetiyo Utomo memuluskan pembuatan surat jalan untuk Djoko Tjandra.

    Dalam sidang pembacaan dakwaan, jaksa penuntut umum (JPU) menyebut jika Brigjen Prasetiyo Utomo mencoret nama Kabareskrim Komjen Listyo Sigit. Padahal, pembuatan surat jalan seharusnya ditandatangi Komjen Listyo.

    Nama atasannya sengaja dicoret agar surat jalan palsu bisa segera terbit. Dia yang saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri meminta bawahannya merevisi surat jalan tersebut.

    "Dicoret dan diganti menjadi nama saksi Brigjen Prasetiyo Utomo. Dan pada bagian tembusan dicoret atau tidak perlu dicantumkan tembusan," kata perwakilan jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa, 13 Oktober 2020.

    Baca: Kronologi Pemalsuan Surat Jalan Djoko Tjandra Versi Dakwaan

    Pembuatan surat dilakukan setelah Brigjen Prasetiyo bertemu Anita Kolopaking yang saat itu berstatus sebagai kuasa hukum Djoko Tjandra. Anita dimandatkan mengajukan peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    Djoko berusaha masuk Indonesia agar bisa hadir dalam pendaftaran PK tersebut. Surat palsu dipakai Djoko Tjandra untuk menembus pemeriksaan imigrasi tanpa terendus penegak hukum. Upaya Djoko Tjandra kucing-kucingan ini karena dia masih berstatus buronan dan sedang di Malaysia.

    Setelah Brigjen Prasetyo dan Anita bertemu, Dody Jaya selaku Kepala Urusan Tata Usaha Korwas PPNS Bareskrim Polri diperintahkan untuk membuat surat jalan ke Pontianak, Kalimantan Barat. Awalnya surat dibuat untuk keperluan bisnis tambang.

    "Namun di dalam surat jalan tersebut, saksi Brigjen Prasetiyo Utomo memerintahkan saksi Dody Jaya agar mencantumkan keperluan tersebut diganti menjadi monitoring pandemi di Pontianak dan wilayah sekitarnya," beber jaksa.

    Perubahan surat jalan tersebut dinyatakan jaksa tidak sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Naskah Dinas dan Data Persuratan Dinas di Lingkungan Polri. Namun, Brigjen Prasetiyo tetap mengutus bawahannya agar tetap merevisi surat.

    Kepada bawahannya, Brigen Prasetiyo berkata, "sudah buat saja karena Biro Korwas itu saya yang memimpin". Dody kemudian membuat surat jalan sesuai keinginan Brigjen Prasetiyo.

    Hakim menjadwalkan sidang lanjutan beragendakan pembacaan eksepsi dari Djoko Tjandra cs pada 20 Oktober 2020. Djoko Tjandra didakwa melanggar Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP, Pasal 426 KUHP, dan Pasal 221 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.

    Brigjen Prasetiyo didakwa melanggar Pasal 263 Ayat 1 dan 2 KUHP juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1e KUHP, Pasal 426 KUHP, dan atau Pasal 221 Ayat 1 dan 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.
     
    Sementara itu, Anita Kolopaking dijerat dengan Pasal 263 Ayat (2) KUHP terkait penggunaan surat palsu dan Pasal 223 KUHP tentang upaya membantu kaburnya tahanan.

    (SUR)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id