Bupati Nonaktif Kutai Timur Diadili di Samarinda

    Fachri Audhia Hafiez - 12 November 2020 15:35 WIB
    Bupati Nonaktif Kutai Timur Diadili di Samarinda
    Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri. Medcom.id/Arga Sumantri
    Jakarta: Perkara Bupati nonaktif Kutai Timur, Kalimantan Timur, Ismunandar segera disidangkan. Ismunandar terjerat kasus dugaan korupsi dalam pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada 2019-2020.

    "Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis, 12 November 2020.

    Ismunandar akan diadili bersama empat tersangka lainnya. Mereka ialah Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur 2019-2024 Encek Unguria Firgasih, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutai Timur Musyaffa, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Timur Suriansyah, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kutai Timur Aswandini.

    Penahanan tersangka juga akan beralih dan menjadi kewenangan majelis hakim. Namun, tersangka kini masih ditahan di rumah tahanan (rutan) cabang KPK, Jakarta.

    Jaksa tengah menunggu penetapan penunjukan majelis hakim. Jadwal persidangan perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan juga belum dipastikan.

    Baca: KPK Panggil Kadisdik Kutai Timur

    Ismunandar, Encek, Musyaffa, Suriansyah, dan Aswandini merupakan penerima suap. Sedangkan, Aditya Maharani dan Deky Aryanto yang merupakan kontraktor sebagai pemberi suap.

    Para tersangka dikenakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

    Kemudian Pasal 12B UU Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id