KPK Dalami Cara Nurdin Abdullah Bagi-bagi Duit Hasil Korupsi

    Candra Yuri Nuralam - 30 Maret 2021 15:18 WIB
    KPK Dalami Cara Nurdin Abdullah Bagi-bagi Duit Hasil Korupsi
    Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah tiba di Gedung KPK, Sabtu, 27 Februari 2021. Foto: MI



    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pihak swasta, Nenden Desi Siti Nurjanah, pada Senin, 29 Maret 2021. Dia dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan suap perizinan dan pembangunan infrastruktur yang menjerat Gubenur nonaktif Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah.

    "Nenden dikonfirmasi antara lain terkait pengetahuannya tentang dugaan adanya aliran sejumlah uang yang diduga dari tersangka NA (Nurdin Abdullah) kepada berbagai pihak," kata pelaksana tugas juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa, 30 Maret 2021.






    Ali enggan memerinci total uang yang diberikan dan pihak-pihak yang diduga menerima uang tersebut. Dia memilih irit bicara untuk menjaga kerahasiaan proses penyidikan.

    Lembaga Antirasuah juga memanggil dua saksi lain dari pihak swasta, Eka Novianti dan Siti Mutia. Namun, keduanya 'absen' sehingga bakal dipanggil ulang.

    Baca: Nurdin Abdullah Dikonfirmasi Soal Barang Bukti Sitaan KPK

    "KPK mengingatkan kepada pihak-pihak yang telah dan akan dipanggil secara patut untuk kooperatif hadir memenuhi surat panggilan yang dilayangkan oleh tim penyidik KPK," ujar Ali.

    Nurdin bersama Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel, Edy Rahmat; dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto, dibekuk KPK pada Jumat, 16 Februari 2021. Uang Rp2 miliar diduga terkait suap disita KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) itu.

    KPK kemudian menetapkan ketiganya menjadi tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait proyek kawasan wisata Bira, Bulukumba. Nurdin dan Edy menjadi tersangka penerima suap, sedangkan Agung tersangka pemberi suap.

    Nurdin dan Edy dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
     
    Sementara itu, Agung dikenakan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id