Buntut Penangkapan Edhy Prabowo, Ekspor Benih Lobster Dihentikan Sementara

    Fachri Audhia Hafiez - 26 November 2020 17:36 WIB
    Buntut Penangkapan Edhy Prabowo, Ekspor Benih Lobster Dihentikan Sementara
    Ilustrasi benih lobster - - Foto: dok KKP
    Jakarta: Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengeluarkan surat edaran (SE) tentang penghentian sementara ekspor benih lobster. Surat tersebut diteken pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini.

    "Benar (SE) seperti sebagai berikut," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri KKP, Agung Tri Prasetyo, kepada Medcom.id, Kamis, 26 November 2020.

    SE bernomor B.22891/DJPT/PI.130/XI/2020 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) itu menyebutkan penghentian sementara ekspor benih lobster dilakukan dalam rangka memperbaiki tata kelola pengelolaan benih bening lobster (BBL). Aturan ini termuat dalam Peraturan Menteri KP Nomor 12 tahun 2020.

    Dikeluarkannya SE juga mempertimbangkan proses revisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan KKP. Penerbitan SPWP dihentikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

    Baca: Kasus Edhy Prabowo Mesti Jadi Pelajaran Pengambil Kebijakan

    KKP memberikan waktu satu hari sejak SE ini dikeluarkan kepada eksportir untuk mengeluarkan BBL dari Indonesia. Penghentian izin ekspor benih lobster tersebut diduga akibat penetapan tersangka Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

    Dia dijerat bersama enam tersangka lainnya. Mereka adalah Staf Khusus Menteri KP Safri (SAF), Staf Khusus Menteri KP Andreau Pribadi Misanta (APM), pengurus PT ACK Siswadi (SWD), istri Staf Menteri KP Ainul Faqih (AF), Amiril Mukminin (AM) serta Edhy Prabowo. Semua pihak tersebut sebagai penerima.

    Satu tersangka sebagai pemberi, yakni Direktur PT DPP Suharjito (SJT). Ketujuh orang itu ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK Rabu, 25 November 2020. Dalam perkara ini, Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan US$100ribu (Rp1,4 miliar, kurs Rp14.200) dalam korupsi tersebut.

    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id