Kronologi Penghentian Kasus SKL BLBI

    Renatha Swasty - 05 April 2021 16:02 WIB
    Kronologi Penghentian Kasus SKL BLBI
    Ilustrasi hukum. Medcom.id



    Jakarta: Pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim, terbebas dari jerat hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).

    "Penghentian penyidikan ini sebagai bagian adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 1 April 2021.






    Lembaga Antikorupsi menyebut penghentian setelah segala upaya yang dilakukan. KPK tidak bisa menggantung nasib Sjamsul dan Itjih tanpa kepastian.

    Kasus ini bermula dari penyelidikan KPK terkait korupsi SKL BLBI pada 2013. KPK menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka pada 2017.

    KPK mengembangkan perkara hingga menjerat Sjamsul dan Itjih pada 2019. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan korupsi dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham BDNI selaku obligor BLBI kepada BPPN.

    Pada pengadilan tingkat pertama, majelis hakim menilai Syafruddin telah memperkaya Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004. Syafruddin dinilai melakukan korupsi bersama-sama dengan Sjamsul, Itjih, dan Mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian era Megawati Soekarnoputri, Dorojatun Kuntjoro-Jakti.

    (Baca: Kasus Korupsi SKL BLBI Dihentikan)

    Syafruddin selaku Kepala BPPN menghapus piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja dan PT Wachyuni Mandira. Syafruddin juga disebut menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham. Padahal, Sjamsul belum menyelesaikan kewajibannya terhadap kesalahan (misrepresentasi) dalam menampilkan piutang BDNI kepada petambak yang akan diserahkan kepada BPPN.

    Perbuatan Syafruddin dinilai telah menghilangkan hak tagih negara terhadap Sjamsul sebesar Rp4,58 triliun. Syafruddin divonis 13 tahun penjara pada pengadilan tingkat pertama pada 2013.

    Dia mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta lalu divonis 15 tahun penjara pada 2018. Syafruddin kembali mengajukan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung (MA) dan dibebaskan pada 2019.

    MA menilai kasus Syafruddin bukan ranah hukum pidana. Usai putusan bebas itu, KPK mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA.

    Lembaga Antirasuah menyebut pengajuan untuk tetap mempertahankan penyidikan kasus SKL BLBI. KPK tetap ingin menjerat Sjamsul dan Itjih.

    "Pengajuan PK ini pertama kali dalam sejarah KPK sebagai bentuk keseriusan kami menyelesaikan perkara tersebut," kata pelaksana tugas juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri kepada Medcom.id, Senin, 5 April 2021.

    Namun, MA menolak pengajuan PK oleh KPK pada Agustus 2020. Lembaga Antikorupsi mengaku tidak bisa mengintervensi hakim dalam memberikan putusan PK.

    KPK akhirnya mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus yang menyeret Sjamsul dan Itjih pada Kamis, 1 April 2021. Penghentian kasus disebut sesuai Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id