Kritik ICW ke BIN Dinilai Salah Alamat

    Anggi Tondi Martaon - 29 Juli 2020 13:52 WIB
    Kritik ICW ke BIN Dinilai Salah Alamat
    Ilustrasi DPR. Medcom.id
    Jakarta: Kritik Indonesian Coruption Watch (ICW) ke Badan Intelijen Negara (BIN) terkait kasus pelarian terpidana hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra dinilai salah alamat. BIN tidak memiliki hubungan dalam polemik tersebut.

    "Menurut saya kok tidak proporsional dan tidak pada tempatnya," kata anggota Komisi I DPR Abdul Kadir Karding saat dihubungi, Rabu, 29 Juli 2020.

    Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebut pencarian buron kasus korupsi kewenangan aparat penegak hukum. Seperti, polisi interpol, Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Kewenangan BIN tidak termasuk pada unsur penegakan hukum. BIN merupakan lembaga yang bertugas menyediakan informasi kepada presiden terkait hal-hal besar, seperti keamanan nasional.

    "Nah jadi kalau menurut saya kok agak jauh dari sasaran tembaknya teman-teman ICW," tutur dia.

    Apalagi, pelarian terpidana korupsi yang merugikan negara hingga Rp904 miliar itu melibatkan oknum di luar BIN. Seperti institusi Polri, Ditjen Imigrasi, Kejagung, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    (Baca: Operasi BIN Soal Buronan Korupsi Bukan Konsumsi Publik)

    "Artinya ada persekongkolan oknum yang dilakukan tetapi bukan oleh satu institusi seperti BIN," sebut dia.

    Dia meminta ICW lebih bijak menyikapi pelarian Djoko. Terlebih proses hukum pihak yang terbukti terlibat tengah berlangsung.

    "Kita pada proses hukum saja kalau sudah diproses ya sudah kita tunggu saja. Kita desak atau kita pantau proses hukum berjalan seperti apa," ujar dia.

    ICW mendesak Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Kepala BIN Budi Gunawan terkait lolosnya buronan kasus korupsi Djoko Tjandra. ICW menilai BIN tidak mampu mengendus keberadaan Djoko yang dapat masuk dan keluar ke Indonesia dengan bebas.

    "Mulai dari masuk ke yurisdiksi Indonesia, mendapatkan paspor, membuat KTP elektronik, hingga mendaftarkan Peninjauan Kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membuktikan bahwa instrumen intelijen tidak bekerja secara optimal," ujar peneliti ICW Wana Alamsyah melalui keterangan tertulis, Selasa, 28 Juli 2020.

    (REN)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id