169 Legislator Belum Lapor Harta Kekayaan ke KPK

    Fachri Audhia Hafiez - 04 Mei 2020 16:22 WIB
    169 Legislator Belum Lapor Harta Kekayaan ke KPK
    Ilustrasi DPR. Medcom.id
    Jakarta: Sebanyak 169 anggota DPR tercatat belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan, 406 legislator wajib lapor sudah melaporkan kekayaannya.

    "Dari 575 wajib lapor pada lembaga DPR sekitar 70% telah melapor dan sisanya masih terdapat 169 yang belum lapor," kata Pelaksana tugas (plt) Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding di Jakarta, Senin, 4 Mei 2020.

    Lima anggota DPD juga belum menyampaikan kekayaannya. Dengan demikian, dari 136 wajib lapor di tingkat DPD, 131 anggota telah menyampaikan LHKPN atau kepatuhan mencapai 96 persen.

    "Sebanyak 10 wajib lapor yang terdiri atas ketua dan wakil ketua MPR telah menyampaikan laporan kekayaannya 100 persen," ujar Ipi.

    Sementara, pada bidang eksekutif di tingkat pemerintah pusat, dari 51 pejabat setingkat menteri dan wakil menteri satu penyelenggara negara belum patuh LHKPN.  Satu penyelenggara negara tersebut merupakan wajib lapor khusus di dewan pertimbangan presiden (Wantimpres).

    "Sedangkan, untuk 21 staf khusus presiden dan wakil presiden tercatat telah memenuhi kewajiban lapor 100 persen," ungkap Ipi.

    Sedangkan, pada tingkat pemerintah daerah, KPK mencatat dari total 965 kepala daerah yang meliputi gubernur, bupati/wali kota dan wakil, terdapat 25 kepala daerah belum menyampaikan laporan kekayaannya.

    (Baca: Berakhir 30 April, Penyampaian LHKPN Tak Diperpanjang Lagi)

    Kepatuhan LHKPN 92,81%

    Ipi mengungkapkan kepatuhan LHKPN periodik tahun pelaporan 2019 hingga 1 Mei 2020 mencapai 92,81 persen. Sesuai Surat Edaran KPK Nomor 100 Tahun 2020, Lembaga Antirasuah memperpanjang masa penyampaian LHKPN tahunan (periodik) tahun pelaporan 2019 dari semula 31 Maret 2020 menjadi 30 April 2020.

    KPK mencatat sampai batas waktu tersebut tingkat kepatuhan LHKPN nasional di bidang eksekutif 92,36 persen. Kemudian, bidang yudikatif 98,62 persen, bidang legislatif 89,39 persen, dan BUMN/D 95,78 persen.

    Tercatat, 704 instansi dari total 1.396 instansi di Indonesia atau sekitar 50 persen instansi telah memenuhi kepatuhan LHKPN per 1 Mei 2020. “Kita berharap angka tersebut akan meningkat di tahun mendatang," ucap Ipi.

    KPK mengimbau kepada penyelenggara negara yang belum menyampaikan laporan kekayaannya tetap memenuhi kewajiban LHKPN. Lembaga Antirasuah juga tetap menerima LHKPN yang disampaikan setelah batas waktu, namun dengan status pelaporan 'terlambat lapor'.

    "Sebagai salah satu instrumen penting dalam pencegahan korupsi, KPK meminta penyelenggara negara untuk mengisi LHKPN-nya secara jujur, benar dan lengkap," ujar Ipi.

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id