Masa Penahanan Tersangka Korupsi RTH Bandung Diperpanjang

    Fachri Audhia Hafiez - 26 Maret 2020 14:14 WIB
    Masa Penahanan Tersangka Korupsi RTH Bandung Diperpanjang
    Gedung Merah Putih KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan dua tersangka korupsi pengadaan tanah ruang terbuka hijau (RTH) di Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat, 2012-2013. Kedua tersangka yakni anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014, Tomtom Dabbul Qomar (TDQ), dan mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, Herry Nurhayat (HN).

    "Penyidik KPK memperpanjang masa penahanan para tersangka, yaitu untuk 30 hari kedepan," kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis, 26 Maret 2020.

    Menurut dia, perpanjangan masa penahanan berlaku terhitung mulai Jumat, 27 Maret 2020, hingga Sabtu, 25 April 2020. Keduanya kini mendekam di Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK.

    Lembaga Antirasuah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Selain Tomtom dan Hery, anggota DPRD Kota Bandung 2009-2014, Kadar Slamet, turut berstatus tersangka.

    Ketiganya dianggap bersekongkol menaikkan anggaran pengadaan enam RTH di 'Kota Kembang'. Dari hasil penyelidikan KPK, pengadaan RTH diketahui telah terealisasi.

    Masa Penahanan Tersangka Korupsi RTH Bandung Diperpanjang
    Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri memberikan keterangan kepada media di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa, 17 Maret 2020. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

    Baca: Eks Anggota DPRD Bandung Diperiksa KPK

    Aliran dana untuk RTH Rp123,9 miliar untuk modal tanah dan belanja penunjang. Sementara itu, alokasi pembangunan RTH Mandalajati Rp33,45 miliar dan RTH Cibiru Rp80,7 miliar.

    Kerugian negara ditaksir mencapai Rp26 miliar. Ketiga tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id