KPK Nilai Tim Pemburu Koruptor Tak Diperlukan

    Candra Yuri Nuralam - 14 Juli 2020 14:23 WIB
    KPK Nilai Tim Pemburu Koruptor Tak Diperlukan
    Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango (tengah). Medcom.id/Candra
    Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menilai tim pemburu koruptor tak perlu diaktifkan kembali. Tim itu sudah pernah berjalan dan terbukti tak maksimal dalam menangkap koruptor.

    "Saya pikir pembentukan tim ini di 2012 dan senyatanya tidak memberi hasil optimal, cukup untuk menjadi pembelajaran untuk tidak diulangi lagi," kata Nawawi kepada wartawan, Selasa, 14 Juli 2020.

    Nawawi lebih setuju penguatan koordinasi antarlembaga penegak hukum ketimbang pengaktifan tim pemburu koruptor. Menurut dia, penguatan koordinasi lebih manjur dalam menangkap koruptor.

    "Lebih bijak dengan meningkatkan semangat koordinasi dan supervisi antarlembaga penegak hukum, plus badan atau lembaga lain yang terkait," ujar Nawawi.

    Nawawi menilai penangkapan koruptor akan lebih kuat jika memperbaiki sistem peradilan pidana agar terintegrasi. Menurut dia, sistem yang ada saat ini hanya menjadi jargon.

    "Lewat koordinasi supervisi meneguhkan kembali sistem peradilan pidana terintegrasi. Khusus untuk KPK sendiri, kita telah memulai upaya-upaya untuk menutup ruang-ruang potensi para tersangka melarikan diri," tutur Nawawi.

    Baca: Tim Pemburu Koruptor Diklaim Berbeda dengan KPK

    Pemerintah berencana mengaktifkan tim pemburu koruptor. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sudah mengantongi instruksi presiden (inpres) terkait pembentukan tim pemburu koruptor.

    "Karena cantelannya inpres, maka inpres tentang tim pemburu aset, tersangka, koruptor, dan tindak pidana lain sudah di Menko Polhukam. Sehingga, secepatnya akan segera dibentuk tim itu," kata Mahfud melalui akun Instagram pribadinya, Jakarta, Selasa, 14 Juli 2020.

    Mahfud berjanji akan menampung seluruh masukan masyarakat. Saat ini, pihaknya telah merancang siapa saja yang bisa masuk tim tersebut.

    "Tim itu melibatkan Kejaksaan Agung, Kemenkumham, Kepolisian, Kemendagri tentu saja karena menyangkut masalah kependudukan dan departemen teknis lainnya," ujar dia.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id