Masa Penahanan 2 Tersangka Kasus Jembatan Waterfront City Diperpanjang

    Antara - 16 Oktober 2020 04:08 WIB
    Masa Penahanan 2 Tersangka Kasus Jembatan Waterfront City Diperpanjang
    Ilustrasi: Medcom.id
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan dua tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Jembatan Waterfront City pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Kampar, Riau, tahun anggaran (TA) 2015-2016. Dua tersangka ini ialah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Jembatan Waterfront City Dinas Marga dan Pengairan Kampar Adnan (AN) dan Manajer Wilayah II PT Wijaya Karya atau Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya I Ketut Suarbawa (IKS).

    "Hari ini, dilakukan perpanjangan penahanan terhadap dua tersangka selama 40 hari dimulai (Senin) 19 Oktober 2020 sampai (Jumat) 27 November 2020 untuk tersangka AN dan IKS yang ditahan di Rutan (Rumah Tahanan) Cabang KPK pada Gedung Merah Putih," kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2020.

    Menurut dia, perpanjangan penahanan terhadap keduanya dilakukan karena penyidik masih memerlukan waktu menyelesaikan berkas perkara. Keduanya ditahan sejak Selasa, 29 September 2020, setelah diumumkan sebagai tersangka pada, Sabtu, 14 Maret 2019.

    Dua tersangka tersebut disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Pada 19 Agustus 2013, Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kampar mengumumkan lelang pembangunan Jembatan Waterfront City TA 2013 dengan ruang lingkup pekerjaan fondasi. Lelang itu dimenangkan PT Wijaya Karya.

    Pada Oktober 2013, kontrak Pembangunan Jembatan Waterfront City TA 2013 ditandatangani dengan nilai Rp15.198.470.500 untuk ruang lingkup pekerjaan fondasi jembatan dan masa pelaksanaan sampai 20 Desember 2014. Setelah kontrak tersebut, Adnan meminta pembuatan engineer's estimate pembangunan Jembatan Waterfront City TA 2014 kepada konsultan dan Suarbawa meminta kenaikan harga satuan untuk beberapa pekerjaan.

    Baca: Proyek Jembatan Waterfront City Riau Diduga Nihil Studi

    KPK menduga kerja sama antara Adnan dan Suarbawa terkait penetapan harga perkiraan sendiri ini terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya sampai pelaksanaan pembangunan Jembatan Waterfront City secara tahun jamak yang dibiayai APBD Tahun 2015, APBD Perubahan Tahun 2015, dan APBD Tahun 2016. Atas perbuatan ini, Adnan diduga menerima uang kurang lebih Rp1 miliar atau 1 persen dari nilai nilai kontrak.

    Diduga ada kolusi dan pengaturan tender yang melanggar hukum oleh para tersangka. Kerugian keuangan negara dalam proyek ini diperkirakan sekitar Rp50 miliar dari nilai proyek pembangunan Jembatan Waterfront City secara tahun jamak pada TA 2015 dan 2016 dengan total Rp117,68 miliar.

    (OGI)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id