MA Tepis Kritik ICW Terkait Sistem Informasi 11 Pengadilan Buruk

    Fachri Audhia Hafiez - 15 Oktober 2020 15:50 WIB
    MA Tepis Kritik ICW Terkait Sistem Informasi 11 Pengadilan Buruk
    Ilustrasi Mahkamah Agung. MI/Bary Fathahilah
    Jakarta: Mahkamah Agung (MA) membantah penilaian Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait fungsi administrasi di pengadilan negeri (PN) tidak berjalan baik sepanjang Semester I 2020. Penilaian tersebut dinilai sekadar melihat tanpa konfirmasi ke MA.

    "Dalam hal melakukan penilaian terhadap kinerja administrasi sebuah pengadilan tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat satu komponen kecil saja," ujar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) MA dalam keterangan tertulis kepada Medcom.id, Kamis, 15 Oktober 2020.

    ICW disebut hanya menilai dari sistem informasi penelusuran perkara (SIPP). Ditjen Badilum MA tidak pernah dikonfirmasi oleh ICW.

    Selain itu, ICW dinilai tidak memaparkan metode yang digunakan. Acuan hukumnya pun dianggap kurang jelas. Penilaian hanya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 dan tidak mempertimbangkan ketentuan hukum lain.

    Ditjen Badilum MA menyebut dakwaan dan tuntutan bukan tanggung jawab pengadilan. Sebab, bukan produk yang dihasilkan pengadilan, melainkan kewajiban kejaksaan dalam keterbukaan informasi.

    MA menyebut belum lengkapnya informasi di SIPP karena keterbatasan jumlah karakter yang bisa ditampilkan. Tim IT MA tengah membereskan persoalan itu.

    "Sedangkan dokumen putusan elektronik lengkap, dapat diakses publik pada situs yang berbeda yaitu Direktori Putusan Mahkamah Agung," bunyi keterangan itu.

    (Baca: ICW: Sistem Administrasi di 11 Pengadilan Negeri Buruk)

    MA juga terlibat pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis IT yang dibangun Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Polri; Kejaksaan; Kementerian Hukum dan HAM; Kemenkominfo; Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); dan Lembaga Sandi Negara (LSN).

    Berdasarkan Surat Kemenko Polhukam Nomor B.2638/HK/00.01/12/2019 tanggal 9 Desember 2019 Mahkamah Agung memperoleh capaian 100 persen dalam implementasi SPPT-TI. Ditjen pemasyarakatan memperoleh 68,83 persen, kejaksaan 14,28 persen, dan kepolisian 2,59 persen.

    Hal tersebut membuktikan MA berkomitmen kuat soal keterbukaan informasi. Khususnya dalam perkara pidana.

    Sebelumnya, ICW mencatat 11 dari 32 pengadilan negeri (PN) tindak pidana korupsi (Tipikor) tidak lengkap administrasi, khususnya terkait dakwaan, tuntutan, dan vonis. Pengadilan itu yakni PN Banda Aceh, PN Bandung, PN Bengkulu, PN Jakarta Pusat, dan PN Jambi. Kemudian PN Jayapura, PN Kupang, PN Mataram, PN Pangkal Pinang, PN Tanjung Pinang, dan PN Ternate.

    "Dakwaan, tuntutan, dan putusan tidak diunggah dalam website tersebut," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam peluncuran 'Tren Vonis Perkara Korupsi pada Semester I 2020', Minggu, 11 Oktober 2020.

    (REN)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id