Wadah Pegawai KPK Minta Dewas Diisi Orang Berintegritas

    Kautsar Widya Prabowo - 07 November 2019 08:20 WIB
    Wadah Pegawai KPK Minta Dewas Diisi Orang Berintegritas
    Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo
    Jakarta: Wadah Pegawai (WP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Presiden Joko Widodo memilih orang-orang berkualitas menjadi Dewan Pengawas KPK. 
    Dewan diharapkan tidak sekadar mengawasi kinerja KPK. 

    "Integritas menjadi fondasi penting Dewan Pengawas," kata Ketua WP Yudi Purnomo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 6 November 2019.

    Yudi menuturkan peran Dewan Pengawas sentral. Sebab, bisa memberikan izin penggeledahan hingga penyitaan. 

    Dia berharap calon Dewan Pengawas KPK memiliki rekam jejak yang baik dalam segala bidang. "Dewan pengawas yang masuk ke KPK itu, lima orang nanti itu, benar-benar tugasnya adalah mengawasi pimpinan bukan berkolaborasi dengan pimpinan seperti itu," tutur dia. 

    Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman memastikan anggota Dewan Pengawas KPK diisi profesional. Istana Kepresidenan saat ini masih menyeleksi nama-nama calon Dewan Pengawas KPK.

    Fadjroel menambahkan proses pemilihan dewan pengawas tetap berlangsung meski Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK sedang diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). 

    "UU kan yang penting sudah berlaku pada 17 Oktober. Uji materi bisa berlaku sepanjang UU itu berlaku. Jadi tidak perlu menunggu," ungkap Fadjroel.

    Kehadiran Dewan Pengawas di bawah Presiden diatur dalam Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F, Pasal 37G, Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 69C, dan Pasal 69D UU KPK.  

    Anggota Dewan Pengawas berjumlah lima orang. Mereka bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin atau tidak pada penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.

    Dewan Pengawas bisa merestui secara tertulis atau tidak tertulis permohonan izin paling lama 1x24 jam sejak diajukan. Selain itu, mereka menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik pimpinan dan pegawai KPK.




    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id