KPK Periksa Tujuh Saksi Suap Gubernur Kepri

    Juven Martua Sitompul - 23 Agustus 2019 11:44 WIB
    KPK Periksa Tujuh Saksi Suap Gubernur Kepri
    Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Susanto.
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tujuh saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur nonaktif Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun. Mereka diperiksa di Polres Barelang, Kepri.

    “Setelah melakukan pemeriksaan sejak Senin sampai dengan Kamis terhadap 28 orang saksi, hari ini KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap tujuh saksi lainnya dari pihak swasta,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2019.

    Ketujuh saksi yang diperiksa ialah Direksi PT Bintan Hotels, Trsino, pemegang saham Damai Grup/PT Damai Ecowisata, Hendrik, Direksi PT Barelang Elektrindo, Linus Gusdar, Staf Labun Buana Asri, Herman, karyawan PT Marcopolo Shipyard, Sutono, Manajemen Adventure Glamping, I Wayan Santika, serta konsultan reklamasi dan penggunaan ruang laut untuk PT Marcopolo Shipyard, Agung.

    Febri mengingatkan saksi untuk bersikap kooperatif. Terpenting, berbicara jujur kepada penyidik perihal pembahasan proyek hingga ihwal suap.

    “Jika memberikan keterangan tidak benar ada risiko pidana yang cukup berat, yaitu penjara minimal 3 tahun dan maksimal 12 tahun sebagaimana diatur pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” pungkasnya.

    KPK menetapkan Nurdin sebagai tersangka penerima suap bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edy Sofyan, dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Budi Hartono. Sedangkan Abu Bakar selaku pihak swasta ditetapkan sebagai pemberi suap.

    Keempatnya diduga terlibat praktik rasuah terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil Kepri tahun 2018-2019. Nurdin cs diduga menerima suap secara bertahap.

    Pemberian pertama terjadi pada 30 Mei 2019 sebesar SG$5.000 dan Rp45 juta. Pemberian selanjutnya terjadi pada 10 Juli 2019, Abu Bakar memberikan tambahan uang sebesar SG$6000 kepada Nurdin melalui Budi.

    Nurdin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    Edy dan Budi disangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan Abu Bakar dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id