Deputi IV Kemenpora Terisak Memohon kepada Hakim

    Fachri Audhia Hafiez - 29 Agustus 2019 15:24 WIB
    Deputi IV Kemenpora Terisak Memohon kepada Hakim
    Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Mulyana. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
    Jakarta: Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Mulyana, berharap permohonannya menjadi justice collaborator (JC) dikabulkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Hal itu dituangkan Mulyana pada nota pembelaan atau pleidoi.

    "Dengan harapan majelis hakim akan mengabulkan permohonan JC saya sehingga saya dapat menjalani hukuman dengan baik dan dapat segera kembali ke masyarakat," kata Mulyana di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Agustus 2019.

    Dia menyesal menerima suap dari korupsi bantuan dana hibah Kemenpora kepada Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) yang telah membuatnya duduk di kursi pesakitan. Ia mengaku ingin kembali ke kampus setelah bebas.

    Mulyana salah satu guru besar di Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Ia bergelar profesor dan tercatat sebagai dosen tetap Program Pascasarjana UNJ. "Harapan besar saya untuk kembali sebagai akademisi," ujar Mulyana sambil terisak.

    Anak buah Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi itu dituntut hukuman tujuh tahun penjara serta denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Ia dinilai terbukti menerima suap dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Kemenpora.

    Dalam tuntutannya, jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menolak JC Mulyana. Syarat sebagai JC dinilai tak terpenuhi.

    "Terdakwa selaku penyelenggara negara merupakan penerima hadiah sehingga sesuai dengan aturan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011, maka permohonan JC yang diajukan terdakwa belum memenuhi syarat untuk dapat dikabulkan," kata JPU KPK Ronald Ferdinand Worotikan, Kamis, 15 Agustus 2019.

    Merujuk pada SEMA, status JC dapat diberikan kepada pelaku korupsi serta bukan pelaku utama. Penyandang status JC harus mengakui perbuatannya. Dia wajib memberikan kesaksian signifikan untuk mengungkap pelaku yang berperan lebih besar.

    Mulyana didakwa menerima satu unit Mobil Fortuner VRZ TRD warna hitam metalik dengan nomor polisi B 1749 ZJB. Selain itu, dia juga menerima uang sebesar Rp300 juta.

    Dia juga mengantongi satu kartu Debit BNI bernomor 5371 7606 3014 6404 dengan saldo Rp100 juta dan satu ponsel Samsung Galaxy Note 9. Semua suap diterima Mulyana dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI Johny E Awuy.



    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id