Legislator PKB Fathan Mangkir Pemeriksaan KPK

    Juven Martua Sitompul - 13 Agustus 2019 22:37 WIB
    Legislator PKB Fathan Mangkir Pemeriksaan KPK
    Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut anggota DPR dari Fraksi PKB, Fathan mangkir dari pemeriksaan penyidik. Foto: MI/Rommy Pujianto.
    Jakarta: Anggota DPR dari Fraksi PKB, Fathan mangkir panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fathan sedianya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Komisaris PT Sharleen Raya, Hong Arta John Alfred dalam kasus dugaan suap pekerjaan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

    "Saksi tidak hadir Fathan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa periode 2014-2019," kata juru bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2019.

    Lembaga Antirasuah segera menjadwalkan ulang pemeriksaan Fathan. Pemanggilan akan disampaikan lebih lanjut setelah menerima informasi resmi dari penyidik.

    Hong Arta John Alfred merupakan tersangka ke-12 dalam kasus dugaan suap di Kementerian PUPR. KPK sudah lebih dulu menetapkan 11 orang sebagai tersangka.

    Baca juga: KPK Garap Legislator PKB Fathan

    Ke-11 tersangka itu ialah Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir, mantan anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti, Julia Prasetyarini, Dessy A Edwi, Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng. 

    Kemudian mantan anggota Komisi V DPR Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro, Musa Zainudin, Yudi Widiana, mantan Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary, serta Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan. 

    Dalam kasus ini, Hong Arta John diduga memberikan suap kepada sejumlah pihak terkait proyek-proyek PUPR. Pihak yang disinyalir menerima kucuran uang haram itu yakni mantan Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary sebesar Rp8 miliar dan Rp2,6 miliar pada pertengahan 2015 dan mantan anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti sebesar Rp1 miliar pada November 2015.

    Hong Arta dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



    (HUS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id