Imam Nahrawi Jalani Sidang Perdana

    Theofilus Ifan Sucipto - 14 Februari 2020 10:03 WIB
    Imam Nahrawi Jalani Sidang Perdana
    Mantan Menpora Imam Nahrawi. Foto: Antara/Aditya Pradana
    Jakarta: Pengadilan Tipikor Jakarta akan menggelar sidang perdana mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi hari ini. Sidang beragendakan pembacaan dakwaan terhadap Imam atas perkara suap dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

    "Seluruh masyarakat bisa melihat, mendengar, dan mengikuti persidangan ini," kata pelaksana tugas juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat, 14 Februari 2020.

    Ali tak menjelaskan detail isi dakwaan Imam. Dia hanya memastikan semua peran Imam di skandal rasuah di Kemenpora akan dibeberkan jaksa penuntut umum (JPU) dalam persidangan.

    "Tentunya nanti kita lihat di surat dakwaan dan fakta-fakta serta saksi yang akan dihadirkan oleh JPU, nanti terbuka untuk umum," kata dia.

    Imam ditetapkan sebagai tersangka bersama asisten pribadinya (aspri) Miftahul Ulum. Imam diduga menerima suap dan gratifikasi sebanyak Rp26,5 miliar melalui Ulum.

    Imam Nahrawi Jalani Sidang Perdana
    Tersangka mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 24 Januari 2020. Foto: MI/Adam Dwi

    Pemberian uang itu sebagai komitmen fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora tahun anggaran 2018. Imam menerima suap dan gratifikasi itu sebagai ketua Dewan Pengarah Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) dan Menpora.
     
    Penetapan tersangka Imam hasil pengembangan dari perkara lima tersangka. Mereka adalah Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy, Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy, Deputi IV Kemenpora Mulyana, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kemenpora Adhi Pumamo, dan Staf Kemenpora Eko Tryanto. Kelimanya telah divonis bersalah di pengadilan tingkat pertama.
     
    Imam dan Miftahul dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.





    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id