Kecepatan DPR Sahkan Perppu Korona Dipertanyakan

    Fachri Audhia Hafiez - 20 Mei 2020 13:57 WIB
    Kecepatan DPR Sahkan Perppu Korona Dipertanyakan
    Ilustrasi korona. Medcom.id
    Jakarta: Zainal Arifin, pemohon gugatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), keberatan Perppu telah diundangkan. Ia menilai perundangan terlalu cepat.

    "Saya menilai kecepatan ketika mengesahkan undang-undang, kesepakatan di DPR, kemudian menjadi undang-undang itu luar biasa. Kami menilai sebagai logika politik," kata Zainal di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu, 20 Mei 2020.

    Zainal mengatakan pengesahan undang-undang harus berlandaskan hukum. Pengesahan mestinya tak dicampur dengan politik.

    "Jadi hukum sudah tercampur dengan logika politik ini akan mencederai prinsip-prinsip negara hukum," ujar Zainal.

    (Baca: Pemohon Gugatan Pasrah Perppu Korona Telah Diundangkan)

    Pemohon lainnya, Ahmad Yani, menilai Perppu Korona belum saatnya disahkan atau ditolak DPR. Sebab, Perppu dikeluarkan pada masa sidang yang sama, yakni masa sidang III DPR.

    "Mekanisme yang sudah diambil, keputusan politik sudah diambil oleh DPR," ujar Yani.

    Perppu ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 31 Maret 2020 dan diserahkan kepada DPR pada 2 April 2020. Legislator menyetujui Perppu 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang pada Selasa, 12 Mei 2020, atau sehari sebelum masa reses.

    "Pasal 22 ayat 2 (UUD 1945) jelas menyatakan peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikutnya. Karena Perppu ini disahkan atau dikeluarkan oleh Presiden pada masa sidang III. Artinya pada masa sidang berikutnya pada masa sidang IV," papar Yani.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (Ani) mengungkapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 telah diundangkan. Undang-undang juga telah diberikan penomoran.

    Ani mengatakan beleid itu telah tercantum dalam Lembaran Negara tahun 2020 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516. "Selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020," ucap Ani.



    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id