MK Tolak Gugatan UU Tipikor yang Diajukan Terpidana Korupsi

    Fachri Audhia Hafiez - 24 November 2021 18:50 WIB
    MK Tolak Gugatan UU Tipikor yang Diajukan Terpidana Korupsi
    Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. Medcom.id.



    Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiel Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Permohonan itu diajukan terpidana kasus korupsi sekaligus mantan panitera pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, Tuti Atika.

    "Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua Majelis Hakim MK, Anwar Usman, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu, 24 November 2021.

     



    Menurut mahkamah, pokok permohonan dengan nomor 49/PUU-XIX/2021 itu kabur. Meski dinyatakan tak kabur pun norma yang dimohonkan pengujian oleh pemohon disebut tidak ada persoalan konstitusionalitas norma.

    Anggota majelis hakim MK, Daniel Yusmic P Foekh, mengatakan Tuti tidak menguraikan alasan permohonan berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian (posita). Dia juga tidak menguraikan alasan adanya pertentangan norma yang dimohonkan.

    "Hanya menguraikan kasus konkret yang dialami oleh pemohon, maka mahkamah tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut permohonan pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan pemohon a quo haruslah dinyatakan kabur (obscuur)," ujar hakim Daniel.

    Tuti mengajukan gugatan itu karena merasa dirugikan dengan pengenaan Pasal 11 dan Pasal 12 huruf c UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP . Dia menilai lebih tepat dikenakan Pasal 51 ayat (1) KUHP yang berbunyi, "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana."

    Baca: TWK Pegawai KPK Disebut Harga Mati

    Tuti tidak terima pidana penjara yang didapatkannya. Dia divonis empat tahun bui serta denda Rp200 juta.

    Dia dianggap bersama-sama hakim Wahyu Widya Nurfitri melakukan korupsi. Pada perkara tersebut Widya divonis selama lima tahun penjara.

    Tuti merasa diperlakukan tidak adil karena dianggap melakukan korupsi secara bersama-sama. Penerapan pasal itu dianggap tidak manusiawi dan rasional lantaran Tuti mengeklaim hanya mengikuti perintah Widya sebagai atasannya.

    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id