comscore

Bupati Nonaktif Musi Banyuasin Diduga Terima Fulus Usai Atur Pemenangan Tender

Fachri Audhia Hafiez - 12 November 2021 14:36 WIB
Bupati Nonaktif Musi Banyuasin Diduga Terima Fulus Usai Atur Pemenangan Tender
ilustrasi/medcom.id
Jakarta: Bupati nonaktif Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin (DRA) diduga menerima fee dari perusahaan pemenang tender proyek pengadaan barang dan jasa (PBJ). Keterangan itu didalami ke sejumlah saksi.

Dodi diduga memerintahkan untuk memenangkan perusahaan milik Direktur PT Selaras Simpati Nusantara, Suhandy. Selain itu, ada pihak rekanan lainnya yang dimenangkan.
"Dikonfirmasi antara lain terkait dugaan perintah dan pengaturan dari tersangka DRA kepada tersangka Kadis PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori (HM), serta pihak lainnya di Dinas PUPR Pemerintah Musi Banyuasin," ujar pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ipi Maryati Kuding melalui keterangan tertulis, Jumat, 12 November 2021.

Keterangan itu digali kepada tujuh saksi. Mereka adalah Kasie Penatagunaan Sumber Daya Air Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Dian Pratnamas Putra; ASN Pemkab Musi Banyuasin, Hendra Oktariza, Hardiansyah, dan Hendra Oktariza.

"Kemudian, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Musi Banyuasin, Daud Amri; honorer Septian Aditya; dan swasta Yuswanto," ucap Ipi.

KPK juga memeriksa penasehat hukum Soesilo Aribowo. Pemeriksaan itu diduga terkait barang bukti uang Rp1,5 miliar yang ditemukan saat menangkap Dodi.

Baca: Penahanan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Diperpanjang

"Tim penyidik mengonfirmasi yang bersangkutan, antara lain terkait dengan barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat dilakukan penangkapan tersangka DRA," ujar Ipi.

Dodi, Herman, dan Eddi dijerat Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara itu, Suhandy dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(NUR)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id