Demonstran UU Ciptaker Kalahkan Telegram Kapolri

    Siti Yona Hukmana - 09 Oktober 2020 12:56 WIB
    Demonstran UU Ciptaker Kalahkan Telegram Kapolri
    Aksi unjuk rasa berujung ricuh di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Antara/Akbar Nugroho Gumay
    Jakarta: Demonstran penolak Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) tak mengindahkan surat telegram rahasia bernomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Idham Azis. Surat yang diterbitkan pada 2 Oktober 2020 itu memerintahkan seluruh jajaran Polri di 25 provinsi dan 300 kabupaten atau kota melarang aksi unjuk rasa.

    "Radikalnya pengunjuk rasa ternyata membuat polisi kewalahan," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane kepada Medcom.id, Jumat, 9 Oktober 2020.

    Menurut dia, penerbitan surat telegram tersebut sangat berlebihan. Kebijakan itu dinilai tidak independen serta tidak profesional, modern, dan terpercaya (promoter).

    Neta memahami pelarangan demo tersebut demi keselamatan masyarakat dari pandemi covid-19. Surat telegram tersebut juga dikeluarkan untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Namun, pelarangan mutlak dalam surat telegram itu terkesan mengedepankan arogansi dan menyepelekan undang-undang.

    "Sebab penyampaian aspirasi atau demonstrasi tidak dilarang, seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum," tutur dia.

    Baca: 7 Pos Polisi di Jakpus Hancur Dihajar Pedemo UU Cipta Kerja

    Neta mengatakan Kapolri seharusnya memahami persoalan buruh sebelum mengeluarkan kebijakan. Salah satu penyebab para buruh berdemo dan mogok kerja yakni hilangnya hak cuti haid dan melahirkan bagi pekerja perempuan atas pengesahan UU Ciptaker.

    "Persoalan ini dipicu akibat tidak adanya titik temu antara buruh dan pengusaha industri, sehingga nasib buruh terus terpinggirkan," ungkap Neta.

    Neta berharap Polri menyikapi konflik buruh dan pengusaha dengan tetap mengedepankan asas promoter. Polri diminta menghargai hak-hak buruh yang tertuang dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

    Demo buruh dan mahasiswa yang digelar secara besar-besaran di Bundaran Hotel Indonesia berujung ricuh. Sebanyak 20 halte TransJakarta dibakar dan dirusak.
     
    Sejumlah kantor pemerintahan pun dijarah. Korban luka juga berjatuhan baik dari mahasiswa, buruh maupun aparat kepolisian.

    (AZF)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id