Muhaimin Dicecar Dugaan Aliran Suap PUPR ke PKB

    Candra Yuri Nuralam - 29 Januari 2020 20:50 WIB
    Muhaimin Dicecar Dugaan Aliran Suap PUPR ke PKB
    Ilustrasi
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan pemeriksaan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Cak Imin diperiksa sebagai saksi kasus suap proyek infrastruktur PUPR di Maluku dan Maluku Utara pada 2016 yang menjerat Komisaris PT Sharleen Raya (JECO Group), Hong Harta John Alfred.

    Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri, mengakui sejumlah hal dikonfirmasi penyidik dari Cak Imin. Salah satunya, terkait dugaan aliran uang haram proyek kepada elite PKB.

    "Ya tentunya dikonfirmasi kepada semua saksi yang kami hadirkan untuk tersangka HA (Komisaris dan Direktur PT Sharleen Raya, Hong Arta John Alfred) termasuk transaksi hari ini yang Pak Muhaimin Iskandar," kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 29 Januari 2020.

    Cak Imin dipanggil karena diduga mengetahui ihwal dugaan aliran suap proyek tersebut. Bahkan, eks politikus PKB Musa Zainuddin dalam permohonan justice collaborator (JC) menyebut Cak Imin menerima uang Rp7 miliar.

    "Nah itu pengetahuan dari saksi sejauh mana ya terkait itu. bahwa Apakah saksi mengetahui atau atau bahkan kemudian Apakah saksi ikut menerima dan sebagainya," ujar Ali.

    Ali masih enggan menjelaskan lebih detail terkait dugaan aliran dana kepada elite PKB itu. Dia meminta semua pihak bersabar dan memberikan waktu kepada penyidik untuk menuntaskan kasus ini.

    Dugaan permainan elite partai itu diungkap eks politikus PKB Musa Zainuddin saat mengajukan surat justice collaborator ke KPK. Surat itu diterima Lembaga Antirasuah akhir Juli 2019.

    Musa Zainuddin divonis 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan, Rabu, 15 November 2017. Politikus PKB ini terbukti menerima suap Rp7 miliar terkait proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara.

    Hong Artha diduga memberikan uang kepada sejumlah pihak terkait proyek di lingkungan Kementerian PUPR. Fulus Rp10,6 miliar diberikan kepada Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary pada 2015.
     
    Mantan anggota DPR RI 2014-2019 dari Fraksi PDI Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti turut menerima fulus Rp1 miliar. Amran berstatus terpidana dan divonis enam tahun penjara. Sedangkan Damayanti dibui 4 tahun lima bulan.
     
    Hong Artha disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id