DPR Desak Kejagung Usut Tuntas Skandal Jiwasraya

    Whisnu Mardiansyah - 20 Januari 2020 12:12 WIB
    DPR Desak Kejagung Usut Tuntas Skandal Jiwasraya
    Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa. Foto: Medcom.id/Whisnu
    Jakarta: Komisi III DPR mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut tuntas skandal yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dia ingin Kejakasaan Agung mengungkap perkembangan kasus dan meneruskan proses hukum sesuai tugas pokok dan fungsinya, agar tak hanya gembar-gembor di penetapan tersangka.

    "Tentu apa yang dilakukan (sudah) sesuai enggak dengan tupoksi Kejagung dalam ranah-ranah pidana. Hari ini tentu harus lebih jelas lagi semuanya," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 20 Januari 2019.

    Dia juga ingin Kejagung menjelaskan perkembangan penyidikan kasus korupsi di Jiwasraya. Dewan akan mengambil sikap bila Kejaksaan Agung tak bisa meyakinkan legislator dalam penyelesaian kasus Jiwasraya.

    "Kalau keterangan hari ini tidak memuaskan, teman-teman (Komisi III) akan membuat panja," tegas Desmond.

    Desmond juga menyayangkan pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir soal polis nasabah. Menurut dia, ada perkara lebih besar yang harus diungkap ketimbang membayar polis nasabah Jiwasraya.

    "Mereka salah satu orang yang ditahan Kejaksaan Agung sebelum dia ditahan masih jualan saham. Berarti ada hal-hal yang tidak sekadar hukum yang bisa diselsaikan. Inilah yang akan kita (gali) lebih dalam," jelas Desmond.

    Sebelumnya, DPR batal membentuk panitia khusus (pansus) Jiwasraya, dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI). Komisi terkait akan membentuk panitia kerja (panja).

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan Komisi VI membentuk panja pengawasan BUMN dan supervisi kinerja Jiwasraya dan ASABRI. Sedangkan, Komisi XI melakukan pengawasan dan supervisi terkait keuangan.

    "Kita minta buat panja. Komisi III untuk mengawasi dan supervisi hal-hal yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Agung kemarin," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020.

    Menurut Dasco, panja lebih efektif mengusut kasus Jiwasraya dan ASABRI ketimbang pansus. Sebab, pembentukan panja lebih cepat.

    "Menurut kami hal-hal itu untuk merespons kerja cepat pemerintah agar dana masyarakat bisa kembali," ungkap dia.





    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id