Tangis Markus Pecah Saat Membacakan Pembelaan

    Fachri Audhia Hafiez - 04 November 2019 19:51 WIB
    Tangis Markus Pecah Saat Membacakan Pembelaan
    Terdakwa kasus korupsi KTP elektronik Markus Nari. ANT/Hafidz Mubarak.
    Jakarta: Tangis terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP-elektronik, Markus Nari, tak tertahankan saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi. Markus membantah menerima keuntungan USD900 ribu dalam proyek KTP-el.

    "Saya tidak pernah menerima dan atau diberikan uang oleh saksi Sugiharto (Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri)," ujar Markus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 4 November 2019.

    Eks anggota Komisi II DPR itu mengaku tak pernah melihat wujud uang yang diduga sebagai rasuah. Ia juga membantah mengantongi uang panas itu.

    "Saya tidak pernah melihat uang dalam bentuk apa pun dan saya tidak pernah meminta dari saksi Irman (pejabat Kemendagri). Saya juga tidak pernah menerima dan melihat uang dari saksi Irvanto (keponakan Setya Novanto) dalam bentuk apa pun," ujar Markus.

    Markus mengaku keluarganya merasa tertekan dengan kasus ini. Anaknya pun mendapat perundungan.

    Sambil terisak, Markus berharap majelis hakim dapat membebaskan dirinya dari tuntutan hukum. Dalih tak menerima uang itu diharapkan jadi pertimbangan majelis hakim.

    Markus dituntut sembilan tahun dan pidana denda sebanyak Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. Ia dinilai terbukti menerima keuntungan USD900 ribu dalam kasus korupsi KTP-el.

    Politikus Partai Golkar itu juga dinilai terbukti merintangi proses persidangan kasus korupsi secara langsung atau tidak langsung saat pemeriksaan eks anggota DPR Miryam S Haryani.

    Saat persidangan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Markus juga melakukan tindakan serupa.

    Jaksa juga menjatuhkan hukuman tambahan lain berupa membayar uang pengganti USD900 ribu. Hak politiknya pun terancam dicabut selama lima tahun.

    Dalam perkara korupsi, Markus dinilai melanggar Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

    Sedangkan dalam kasus merintangi, Markus dituntut melanggar Pasal 21 jo Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id