Buni Yani Janji Kooperatif bila Dieksekusi

    Antara - 31 Januari 2019 10:00 WIB
    Buni Yani Janji Kooperatif bila Dieksekusi
    Buni Yani dengan kuasa hukum saat diperiksa di Polda Metro Jaya. Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo.
    Jakarta: Terdakwa kasus informasi dan transaksi elektronik (ITE), Buni Yani, berjanji kooperatif apabila Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok tetap mengeksekusinya. Buni Yani dijadwalkan mulai menjalani masa hukuman pada 1 Februari 2019.

    "Saya akan kooperatif, insyaallah, saya ini warga negara yang baik dan saya ikuti. Kami ini orang berpendidikan semua," kata Buni Yani dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 30 januari 2019.

    Buni Yani dan tim kuasa hukumnya telah mendapatkan salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA) yang dinilainya belum jelas. Mereka pun berencana mengajukan penangguhan eksekusi.

    Ia mengatakan pihaknya akan meminta fatwa dari MA agar jelas maksud dari putusan yang berisi penolakan kasasi Buni Yani dan jaksa penuntut umum, tanpa memperkuat putusan sebelumnya. Jaksa pun diminta tidak gegabah mengeksekusi sebelum terdapat fatwa dari MA.

    "Kalau di sini belum jelas, lalu dia ngarang-ngarang sendiri buat eksekusi badan itu tidak bisa. Jadi, jaksa tidak boleh memaksakan kehendak. Dia harus menghormati hak-hak," ucap Buni Yani.

    Kuasa hukum Buni Yani, Aldwin Rahadian, menjanjikan kliennya akan tetap patuh menjalani proses hukum apabila kejaksaan tetap melakukan eksekusi. "Yang jelas prinsipnya Pak Buni ini kooperatif, mengikuti terus proses hukum. Tidak pernah mengelak persidangan," kata Aldwin.

    Baca: Nasib Hukum Buni Yani Dipertanyakan

    Buni Yani divonis 18 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung. Dia dinyatakan bersalah melanggar Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

    Kasus yang menjerat Buni Yani bermula saat dia mengunggah potongan video Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok ketika masih menjabat gubernur DKI. Dia memotong pidato Ahok pada 6 Oktober 2016 yang berdurasi 1 jam 48 menit 33 detik menjadi 30 detik. 

    Pidato Ahok menjadi polemik lantaran menyinggung Alquran. Buni Yani pun ikut diproses hukum lantaran potongan video editannya menimbulkan keresahan. MA menolak perbaikan kasasi dari Buni Yani dengan nomor berkas pengajuan perkara W11.U1/2226/HN.02.02/IV/2018 sejak 26 November 2018.






    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id