comscore

Heru Hidayat Tak Divonis Mati, Hakim: Jaksa Melanggar Asas Penuntutan

Fachri Audhia Hafiez - 18 Januari 2022 23:25 WIB
Heru Hidayat Tak Divonis Mati, Hakim: Jaksa Melanggar Asas Penuntutan
Sidang vonis terdakwa korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Sosial Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI). Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Jakarta: Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjelaskan alasan tidak menjatuhi hukuman mati kepada Komisaris Utama PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat. Majelis hakim berpendapat tuntutan jaksa tidak memenuhi asas penuntutan pidana.

"Majelis hakim tidak sependapat dengan penuntut umum tentang penjatuhan hukuman mati terhadap terdakwa, karena  penuntut umum telah melanggar asas penuntutan, karena menuntut di luar pasal yang didakwakan," kata anggota majelis hakim Ali Muhtarom saat persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Januari 2022.
Ali mengatakan jaksa tidak membuktikan kondisi-kondisi tertentu perbuatan yang dilakukan terdakwa saat melakukan korupsi. Berdasarkan fakta, kata Ali, Heru melakukan korupsi saat situasi negara aman.

"Terdakwa tidak terbukti melakukan tipikor secara pengulangan," ujar Ali.

Jaksa menuntut Heru dihukum mati dengan menjeratnya melalui Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Beleid itu mengatur tentang ancaman hukuman mati bagi pihak yang melakukan korupsi dalam keadaan tertentu.

"Tuntutan mati Pasal 2 ayat (2) sifatnya fakultatif, artinya pilihan, tidak ada keharusan untuk menjatuhkan hukuman mati," ucap Ali.

Baca: Terbukti Korupsi di Kasus ASABRI, Heru Hidayat Divonis Nihil

Heru divonis tanpa hukuman pidana alias nihil. Menurut majelis hakim, Heru sudah dikenakan pidana pada perkara lain yang hukumannya maksimal.

Majelis merujuk pada Pasal 67 KUHP yang mengatur bahwa orang yang sudah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tidak boleh dijatuhkan pidana lain, kecuali pencabutan hak-hak tertentu. Kendati demikian, dia tetap dijatuhi hukuman membayar uang pengganti Rp12,6 triliun.

Majelis hakim menilai kejahatan Heru di kasus ASABRI dilakukan berulang sejak 2012-2019. Pengulangan yang dimaksud ialah pembelian dan penjualan saham yang mengakibatkan kerugian bagi ASABRI.

Kerugian keuangan negara dalam kasus ASABRI mencapai Rp22,7 triliun. Atribusi keuntungan yang dinikmati Heru mencapai lebih dari setengahnya Rp12,6 triliun.

Perbuatan Heru juga disengaja dan diluar nalar karena nilai kejahatannya mencapai triliunan rupiah. Dia melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk menutupi hasil kejahatannya.

Heru dianggap terbukti melanggar dua pasal, yakni Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Lalu, Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

(AZF)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id