KPK Diminta Tindaklanjuti Fakta Persidangan Kasus Dana Hibah KONI

    Achmad Zulfikar Fazli - 30 Juni 2020 18:00 WIB
    KPK Diminta Tindaklanjuti Fakta Persidangan Kasus Dana Hibah KONI
    Ilustrasi Gedung KPK. Medcom/Fachrie Audhia Hafiez
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menindaklanjuti sejumlah fakta yang terungkap dalam persidangan kasus dugaan suap dana hibah Kemenpora untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, yang menjerat mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dan asisten pribadinya, Miftahul Ulum. Ada sejumlah nama yang disebut ikut terlibat dalam praktik rasuah ini tetapi belum tersentuh KPK.

    “Kasus ini masih menjadi misteri yang masih menyisahkan banyak tanya. Sebab banyak nama yang terduga kuat terlibat namun belum tersentuh. KPK tidak serius dengan fakta persidangan," ujar pegiat antikorupsi dari Forum Masyarakat Mandiri, Hendri Asfan, dalam keterangannya, Jakarta, Selasa, 30 Juni 2020.

    Hendri menjelaskan ada nama mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Adi Toegarisman, anggota Badan Pemeriksa Keuangan Achsanul Qosasi, serta mantan staf khusus Imam Nahrawi, Taufik Hidayat yang disebut dalam persidangan kasus dugaan suap dana hibah KONI. Nama Adi dan Qosasi sempat muncul saat Miftahul bersaksi dalam persidangan 15 Mei 2020. Adi disebut menerima Rp7 miliar dan Qosasi menerima Rp3 miliar dalam kasus ini.

    "Sesuai dengan keterangan para saksi dan terdakwa, itu harus segera ditindaklanjuti," kata Hendri.

    Menurut Hendri, kemunculan nama-nama ini seharusnya menjadi atensi khusus bagi KPK. Dengan begitu, KPK bisa mencari keterangan lebih jauh untuk mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat dalam praktik rasuah ini.

    “KPK harus segera memanggil Adi Toegarisman yang disebut oleh Miftahul Ulum menerima uang Rp7 miliar untuk membantu penanganan kasus di Kejaksaan Agung, dan Taufik Hidayat dalam pledoi Imam Nahrawi yang disebut mengetahui banyak hal terkait kasus ini sekaligus juga ikut menikmati uang haram itu,” ujar dia.

    Dia pun menyesalkan hakim hanya memvonis tujuh tahun pejara hakim kepada Imam. Vonis itu jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum KPK sebesar 10 tahun penjara.

    “Putusan hakim itu tidak bisa diganggu gugat dan membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Imam Nahrawi bersalah. Namun tujuh tahun penjara sebenarnya terlalu ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa KPK yang menuntut 10 tahun,” jelasnya.

    Dia menilai hakim mengabaikan peran Imam dalam kasus ini. Dia menyebut Imam sebagai orang nomor satu di Kemenpora pada saat itu merupakan pemeran utama dalam kasus rasuah ini.

    “Imam Nahrawi adalah aktor utama karena dia yang punya kebijakan di Kemenpora. Hakim telah mengabaikan status Imam Nahrawi ini dan hakim juga tahu kalau Imam Nahrawi selalu berusaha berdrama untuk tidak mengakui perbuatannya," tuturnya.

    Baca: KPK Pelajari 'Kelitan' Imam Nahrawi

    Sementara itu, KPK akan mempelajari fakta persidangan berikut putusan, dan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta atas kasus yang menjerat Imam. KPK akan mempertimbangkan langkah banding atas vonis terhadap Imam. Lembaga Antirasuah juga akan menindaklanjuti pengakuan Imam soal adanya pihak lain yang menikmati uang rasuah ini.

    "KPK nanti akan pelajari putusan lengkapnya lebih dahulu, baik itu fakta-fakta sidang, keterangan para saksi yang termuat dalam putusan maupun pertimbangan-pertimbangan majelis hakim," kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri.

    Ali mengatakan pendalaman ini akan membuka fakta apakah persekongkolan jahat dalam dana hibah KONI pusat itu terbukti atau tidak. KPK tak segan menetapkan pihak lain sebagai tersangka bila terbukti ada yang terlibat.

    "Apabila setelahnya ditemukan setidaknya dua bukti permulaan yang cukup adanya dugaan keterlibatan pihak-pihak lain, tentu KPK akan ambil sikap dengan menetapkan pihak-pihak lain tersebut sebagai tersangka," ujarnya.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id