11 Saksi Diperiksa Terkait Suap Proyek RTH Bandung

    Candra Yuri Nuralam - 19 Maret 2020 11:29 WIB
    11 Saksi Diperiksa Terkait Suap Proyek RTH Bandung
    ilustrasi. Foto: Medcom.id/Fachrie Audhia Hafiez
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sebelas saksi mendalami kasus dugaan suap pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau (RTH) di Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 dan 2013. Pemeriksaan dilakukan di Mapolres Bandung.

    "Semuanya diperisa sebagai saksi untuk tersangka DS (eks DPRD Bandung Dadang Suganda)," kata Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 19 Maret 2020.

    Ali mengatakan dua di antaranya yang diperiksa yakni ibu rumah tangga bernama Iis Rosmawati, dan Rochana Soerakoesmah. Lalu, Seorang pihak swasta bernama Wawan Sungkawa.

    Kemudian, Lisda Damayanti (wiraswasta); Yani (finance); Agus Nababan (sales); Hendra Hendriawan (wiraswasta), dua pensiunan bernama Moehamad Soerakoesoemah, dan Mariam Mardiani; serta Tete (wiraswasta), dan GM Sales bernama Andi Wijaya ikut diperiksa. 

    Ali menuturkan seluruhnya bakal didalami penyidik terkait hubungannya dengan Dadang. Keterangan mereka bakal digunakan melengkapi berkas perkara.

    Baca: Makelar Tanah Tersangka Kasus RTH Kota Bandung

    Kasus ini bermula pada 2011. Wali Kota Bandung saat itu Dada Rosada menetapkan lokasi pengadaan tanah untuk RTH. Anggaran diusulkan sebesar Rp15 miliar untuk 10 ribu meter persegi di 2012.

    Di dalam proses di Badan Anggaran DPRD Kota Bandung, ada anggota Dewan yang meminta penambahan anggaran untuk menambah lokasi RTH. Anggaran diusulkan sebesar Rp 57,21 miliar untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Murni) 2012. 

    Lokasi lahan yang akan dibeli atau dibebaskan telah disiapkan sebelumnya dari warga sebagai pemilik tanah. Upaya ini diduga dilakukan supaya beberapa pihak memperoleh keuntungan.

    Pada September 2012, penambahan anggaran diajukan kembali dari Rp57 miliar menjadi Rp123, 93 miliar. Total anggaran yang telah direalisasikan pada akhirnya Rp115,22 miliar di tujuh kecamatan yang terdiri dari 210 bidang tanah.

    Pembelian lahan diduga menggunakan jasa orang ketiga. Makelar dimaksud yakni anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014 Kader Slamet yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, ada Dadang Suganda yang juga bertindak menjadi makelar.

    Dadang menggunakan kedekatannya dengan Sekretaris Daerah Kota Bandung kala itu, Edi Siswadi. Edi divonis bersalah dalam perkara lain suap terhadap seorang hakim dalam penanganan perkara korupsi bantuan sosial (bansos) di Pemerintah Kota Bandung.

    Edi Siswadi memerintahkan Kepala Dinas Pengelolaan dan Keuangan Daerah kala itu, Herry Nurhayat, untuk membantu Dadang dalam proses pengadaan tanah. Herry juga yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

    Dadang kemudian melakukan pembelian tanah pada sejumlah pemilik tanah atau ahli waris di  Bandung dengan nilai lebih rendah dari NJOP (nilai jual objek pajak) setempat.

    Setelah tanah tersedia, Pemerintah Kota Bandung membayarkan Rp43,65 miliar kepada Dadang. Namun Dadang hanya memberikan Rp13,5 miliar pada pemilik tanah sehingga diduga Dadang diperkaya sekitar Rp30 miliar.

    Uang hasil rasuah itu selanjutnya diberikan kepada Edi Siswandi sebesar Rp10 miliar. Fulus ini digunakan untuk menyuap hakim dalam perkara Bansos di Pengadilan Negeri Kota Bandung.

    Dalam proses penyidikan untuk tersangka Dadang, sejak 16 Oktober 2019, KPK sudah melakukan pemeriksaan terhadap 20 saksi, termasuk pemeriksaan hari ini yang dilakukan di Polresta Bandung.

    Dadang disangkakan melanggar Pasal Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Hery Nurhayat sendiri tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id