Surat Pemanggilan KPK Sampai ke Istri Nurhadi

    Candra Yuri Nuralam - 20 Februari 2020 21:25 WIB
    Surat Pemanggilan KPK Sampai ke Istri Nurhadi
    Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri/Medcom.id/Arga Sumantri
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah istri mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, Tin Zuraida tak pernah menerima. Lembaga Antirasuah memastikan surat panggilan untuk Tin sampai ke alamat yang benar.

    "Karena dia adalah salah satu pejabat di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), kita sampaikan di sana dan sudah ada balasan dari kementeriannya bahwa surat itu sudah sampai," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Februari 2020.

    Konfirmasi ini menepis kabar surat pemanggilan tersangkut di ketua RT tempat tinggal Tin di daerah Kebayoran Baru. Menurut Ali, kabar tersebut menyesatkan, karena penyidik mengirimkan surat sesuai prosedur.

    Surat Pemanggilan KPK Sampai ke Istri Nurhadi
    Eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi/MI/Rommy Pujianto

    "Pasal 227 KUHP itu disebut kalau tidak bertemu dengan pihak yang dituju bisa ke pejabat kelurahan, ataupun RT dan RW setempat dan nantinya disampaikan ke mereka jika di alamat yang diperoleh, orangnya tidak ada," ujar Ali.

    Dia membantah jika pengiriman surat sebatas formalitas. Sebab, KPK telah menelusuri tempat tinggal Tin dan memerlukan keterangannya, sehingga surat pemanggilan dikirim.

    Tin Zuraida, dan istri Hiendra Soenjoto, Lusi Indriati pernah dipanggil KPK pada 11 Februari 2020. Keduanya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto.

    Namun, keduanya kompak tidak datang dan tidak memberikan surat alasan tak hadir. KPK pun menjadwalkan ulang pemanggilan dua orang itu.

    Dalam kasus ini, Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto lewat menantu Nurhadi, Rezky Herbiono. Suap dimaksudkan memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Selain itu, Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait pPeninjauan kembali (PK) perkara di MA.

    Pada kasus gratifikasi, Nurhadi diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014-Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA, serta permohonan perwalian.

    Sebagai penerima, Nurhadi dan Rezky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sementara itu, Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.



    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id