KPK: Pembalakan Liar Rugikan Negara Rp35 Triliun per Tahun

    Fachri Audhia Hafiez - 16 November 2020 15:43 WIB
    KPK: Pembalakan Liar Rugikan Negara Rp35 Triliun per Tahun
    Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam diskusi virtual Peluncuran Hasil Kajian KPK dan U4 tentang Korupsi di Sektor Kehutanan, Senin, 16 November 2020. Medcom.id/Fachri
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan lemahnya pengawasan fungsi hutan. Pembalakan liar di sejumlah hutan membuat negara rugi puluhan triliun.

    "Buruknya pengawasan menyebabkan negara didera kerugian hingga Rp35 triliun per tahun akibat pembalakan liar," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam diskusi virtual Peluncuran Hasil Kajian KPK dan U4 tentang Korupsi di Sektor Kehutanan, Senin, 16 November 2020.

    Analisis KPK menemukan kelemahan pengawasan terletak pada izin pinjam pakai kawasan hutan. Di Kalimantan, Sumatra, dan Papua ditemukan 1.052 usaha pertambangan tak melalui prosedur pinjam pakai.

    Menurut Alex, situasi ini menyebabkan potensi kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp15,9 triliun. Prinsip usaha dengan buruknya tata kelola tersebut membuat korupsi tumbuh subur di sektor ini.

    Alex menjelaskan penguasaan ratusan juta hektare kawasan hutan juga belum memberikan manfaat. Khususnya, menjadikan jalan kemakmuran bangsa dengan cara yang adil dan bermartabat.

    "Dari total 41 juta hektare lebih lahan hutan yang dikelola, hanya satu persen yang diberikan kepada perusahaan skala kecil dan masyarakat adat," ungkap Alex.

    Baca: Pembalak Hutan Lindung di Aceh Jaya Ditangkap

    Kerusakan hutan, deforestasi, kebakaran hutan, dan lahan juga terus terjadi dari tahun ke tahun. Kondisi ini berdampak pada perekonomian nasional dan masyarakat yang bergantung pada hutan.

    "Tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi tetapi juga menjadi beban langsung yang harus ditanggung 80 juta masyarakat yang hidup dan menggantungkan hidupnya dari hutan," ujar Alex.

    Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tegas menindak kasus pembalakan liar. Salah satunya, KLHK menyita 384 truk kontainer berisi kayu ilegal dari Papua bernilai Rp105 miliar. Truk itu disita dari pelabuhan yang ada di Makassar dan Surabaya dalam kurun waktu Desember 2018 hingga Januari 2019.

    KLHK menduga ada 18 perusahaan yang terlibat dalam praktik pembalakan liar tersebut. KLHK bahkan telah menerjunkan 70 penyidik untuk mendalami kasus ini. Langkah ini sebagai bentuk keseriusan KLHK mengusut kejahatan pada sumber daya alam.

    KLHK bahkan mengancam bakal mencabut izin perusahaan yang terbukti terlibat dalam kasus ini. Sedangkan pelaku perorangan bakal diseret ke ranah pidana.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id