Ahli Sebut Penunjukan Langsung Vendor Kewenangan Penuh PPK

    Candra Yuri Nuralam - 08 April 2021 11:07 WIB
    Ahli Sebut Penunjukan Langsung Vendor Kewenangan Penuh PPK
    Ilustrasi sidang di Pengadilan Tipikor. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam.



    Jakarta: Sidang lanjutan perkara dugaan suap bantuan sosial (bansos) covid-19 kembali digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu, 7 April 2021. Sidang kali ini beragendakan mendengar keterangan ahli.

    Anna Maria Tri Anggraini selaku ahli hukum bidang pengadaan barang dan jasa Universitas Trisakti dihadirkan dalam sidang dengan terdakwa Harry Van Sidabuke. Dalam sidang, Anna membeberkan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam penunjukan langsung vendor saat pandemi covid-19.






    "PPK dalam hal ini mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan seseorang menjadi vendor (pengadaan barang dan jasa)," ujar Anna saat sidang, Rabu, 7 April 2021.

    Anna menyebut kewenangan itu diberikan agar PPK bisa melakukan pengadaan barang dan jasa dalam waktu singkat. "Dalam keadaan darurat, PPK akan mengusahakan segala cara untuk memilih atau menentukan seorang vendor yang mempunyai kemampuan, sehingga tujuan pengadaan barang dalam bentuk sembako dapat terlaksana agar kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi," kata dia.
     
    Menurut Anna, ada tiga aspek yang harus diperhatikan PPK dalam menunjuk vendor. Ketiga aspek itu, yakni kemampuan dasar atau modal, pengalaman vendor melakukan pekerjaan, dan kualifikasi barang.

    "Ukuran yang dipakai PPK secara umum adalah kemampuan dasar, ini terkait dengan aspek permodalan dan kedua biasanya dicarikan bahwa dia sudah berpengalaman untuk pengadaan barang sejenis," kata dia.

    Baca: Saksi Sebut Warga Tidak Keluhkan Pembagian Bansos Covid-19

    Dalam kasus ini, Matheus Joko Santoso (MJS) menjadi salah satu PPK Kementerian Sosial (Kemensos) yang diduga terlibat praktik kotor. Matheus diduga memberikan keterangan yang tak sesuai terkait pengadaan bansos.

    Kuasa Hukum Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Dion Pongkor, menduga Matheus membeberkan besaran yang berbeda terkait pungutan fee bansos. Sebab, Matheus menjabarkan besaran pungutan yang lebih kecil ketimbang pemaparan saksi lain.

    "Apalagi, ada keterangan saksi lain dalam kasus bansos ini yang menyatakan kalau vendor tidak memenuhi (pungutan fee yang diminta MJS), MJS tidak akan mengeluarkan pembayaran. Kewenangan pembayaran itu kan, ada sama PPK," ujar Dion melalui keterangan tertulis, Rabu, 31 Maret 2021.

    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id