comscore

Bupati Nonaktif HSU Terancam Dijerat Kasus Jual Beli Jabatan

Candra Yuri Nuralam - 22 November 2021 10:30 WIB
Bupati Nonaktif HSU Terancam Dijerat Kasus Jual Beli Jabatan
Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid menjadi pesakitan di KPK. MI/M Irfan
Jakarta: Bupati nonaktif Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid diduga menerima uang dari pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PUPRT HSU Maliki untuk mendapatkan jabatan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menjerat Abdul dengan kasus jual beli jabatan.

"Tidak menutup kemungkinan, akan muncul fakta-fakta dugaan perbuatan lain terkait dengan penerimaan sejumlah uang oleh tersangka AW (Abdul Wahid)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri kepada Medcom.id, Senin, 22 November 2021.
KPK masih fokus mendalami dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten HSU pada 2021 sampai 2022 yang disangkakan ke Abdul. Kasus itu diutamakan demi kepastian hukum terhadap Abdul.

Meski begitu, KPK membuka pintu kepada masyarakat yang ingin memberikan bukti lain. Termasuk dugaan jual beli jabatan yang dilakukan Abdul.

"Tim penyidik akan terus mendalami seluruh Informasi yang telah di peroleh hingga saat ini," ujar Ali.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menyebut Abdul menerima sejumlah uang dari Maliki. Uang itu diberikan agar Maliki mendapatkan jabatan Plt Kepala Dinas PUPRT HSU.

"Pada awal tahun 2019, menunjuk MK sebagai Plt Kepala Dinas PUPRT Kabupaten HSU. Diduga ada penyerahan sejumlah uang oleh MK (Maliki) untuk menduduki jabatan tersebut karena sebelumnya telah ada permintaan oleh tersangka AW (Abdul Wahid)," kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 18 November 2021.

Abdul ditahan pada 18 November 2021. Kasus ini berdasarkan pengembangan kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten HSU pada 2021 sampai 2022.

Abdul disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 KUHP jo Pasal 65 KUHP.

Baca: Terima Uang Rp18,9 Miliar, KPK Tahan Bupati HSU
 

(REN)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id