comscore

Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja Dikritik

M Sholahadhin Azhar - 26 November 2021 16:35 WIB
Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja Dikritik
Ilustrasi/Medcom.id
Jakarta: Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dikritik. Putusan yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum.

"Telah menyatakan inkonsitusional namun masih diberi ruang untuk diperbaiki selama dua tahun, sehingga jika kita mencermati, maka putusan tersebut tidak menghasilkan sebuah kepastian hukum," kata Ketua Pusat Bantuan Hukum Peradi Jakarta Selatan, Rika Irianti, saat dikonfirmasi, Jumat, 26 November 2021.

 



Menurut dia, putusan MK membeberkan pelanggaran syarat-syarat formil dalam pembuatan UU Cipta Kerja. Sehingga, menimbulkan keresahan masyarakat. 

Baca: Hormati Putusan MK, DPR Pelajari Kembali UU Ciptaker

Rika menyayangkan kondisi tersebut. Sebab, aturan yang telah digodok dalam waktu lama dan biaya tak sedikit dinyatakan tak sesuai konstitusi.

"Penegasan kalimat inkonsitusional untuk sebuah produk hukum sama dengan menyatakan produk hukum tersebut bukan produk hukum yang tegas dan jelas," jelas Rika.

Dia meminta hal ini menjadi pelajaran bagi pembuat undang-undang. Khususnya, dalam mengedepankan ketaatan asas pembentukan undang-undang. Sehingga, pelajaran ini menjadi dasar perbaikan UU Cipta Kerja selama dua tahun ke depan.

MK menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. MK meminta aturan itu diperbaiki dalam dua tahun.
 
"Menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan," ucap hakim konstitusi Anwar Usman dalam pembacaan putusan uji materi di Gedung MK, Kamis, 25 November 2021.
 
Anwar mengatakan UU Cipta Kerja masih berlaku sampai tenggat waktu perbaikan. Jika tidak diperbaiki, beleid tersebut menjadi inkonstitusional permanen.
 
Menurut Mahkamah, pembentukan UU Cipta Kerja dengan metode omnibus law menimbulkan ketidakjelasan. Perbaikan beleid harus menggunakan metode yang pasti, baku, dan standar sesuai Pasal 44 dan 64 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 
 
"Baik penyusunan naskah akademik maupun rancangan UU dilakukan menurut Mahkamah harus sesuai teknik yang telah ditentukan sesuai asas aturan perundang-undangan," ujar hakim konstitusi Enny Nurbaningsih membacakan pertimbangan Mahkamah. 

(ADN)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id